LAMPUNG TIMUR (POS BERITA KOTA) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sinergi dan memperkuat pengendalian inflasi (stabilitas harga) serta percepat akses keuangan.
Harapan tersebut disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Bank Indonesia, OJK, FOFIKOPIMDA, dan perwakilan perbankan di Kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (19/3/2025).
“Soal stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melalui operasi pasar di bulan Ramadhan dan jelang Idhul Fitri. Termasuk Gerakan Pangan Murah pada hari ini,” imbuh Bupati Lampung Timur.Sedangkan Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menyampaikan bahwa pada Pebruari 2025 Provinsi Lampung mengalami defiasi sebesar 0.02% (yoy).
Namun dari 4 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan infiasi, Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi, yaitu sebesar 0,38% (yoy).
Menurut Ela Siti Nuryamah bahwa kondisi tersebut, disebabkan oleh penurunan harga kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), utamanya bersumber dari diskon tarif listrik, penurunan harga beras, dan aneka cabai.
Pada bagian lain lagi, kata Bupati Lampung Timur, komponen inti mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap baik pada awal tahun 2025.
Kendati begitu, TPID Kabupaten Lampung Timur perlu mewaspadai beberapa komoditas, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang menunjukkan indikasi kenaikan harga menjelang HBKN Idulfitri 1446 H.
“Jadi, TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan. Karena itulah, perlunya sinergi agar program TPID berjalan secara optimal,” harapnya.
Kemudian untuk percepatan akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memberikan rekomendasi beberapa Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Lampung Timur tahun 2025 seperti kegiatan literasi dan inklusi keuangan, EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah) dan Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera).
Masih menurut Junanto, berbagai rekomendasi upaya pengendalian inflasi selama momentum HKBN Ramadhan dan Idhul Fitri, antara lain melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Tentu dalam hal upaya stabilisasi harga bahan pokok yang berkelanjutan, diperlukan peran serta Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) dalam pembentukan Toko Inflasi dan peningkatan akses keuangan. © REL/S HARI WIBOWO/EDITOR : GOES
