JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Niat Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berencana mengevaluasi kinerja atau target key performance indicator (KPI) para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Evaluasi itu akan dikhususkan kepada kepala dinas, walikota, lurah dan camat. Sedangkan tujuannya adalah menjalankan fungsi pengawasan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan program-progran yang dibuat Pemprov DKI selama satu tahun.
“Kenapa harus KPI? Karena secara hukum kita punya fungsi pengawasan,” ujar Khoirudin, usai rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), Kamis (5/6/2025) kemarin.
Selama ini, menurut Khoirudin, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Sebab, penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
“Hal itu tidak menyentuh kepada dampak outcome kepada masyarakat. Sayang anggaran besar tapi pengawasan kita rendah,” ucap politisi PKS tersebut.
Pada bagian lain, Khoirudin juga berencana membuat indikator sebagai penentu keberhasilan para pejabat mengeksekusi anggaran. Terutama anggaran yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita buat indikatornya. KPI-nya. Namun indikator yang kita sepakati bersama untuk menjadi standar penilaian berhasil atau tidak,” imbuh Khoirudin.
Nampak dalam Rapimgab itu hadir juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, Rany Mauliani dan Basri Baco. Terdapat pembahasan beberapa agenda dalam kegiatan itu. Seperti persiapan Coffee Morning DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta.
Begitu pula pembahasan perpindahan atau pergantian AKD (alat kelengkapan dewan), fungsi koordinator di komisi dan efisiensi anggaran dalam Perubahan APBD 2025. Termasuk, mekanisme tata naskah surat dari AKD ataupun fraksi. © RED/AGUS SANTOSA
