JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI Jakarta diminta jangan kendor untuk bertindak tegas terhadap kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun per tahun.
Apalagi kebocorannya sudah sangat serius dan berpotensi mengandung unsur pidana, sehingga perlu menerjunkan aparat penegak hukum (APH) agar segera mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.
Desakan tersebut datang dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu, melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Rabu (2/10/2025).
Dikatakan Victor lebih lanjut bahwa praktek yang selama ini terjadi bukan hanya sekadar kelalaian tata kelola. Malah sudah terindikasi dengan jelas adanya penyalahgunaan kewenangan dan pembiaran.
“Yang jelas, ada pihak-pihak yang menggunakan lahan milik Pemprov DKI untuk parkir tanpa izin resmi. Ini jelas merugikan daerah dan masyarakat Jakarta. Praktik semacam ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan perlu diusut secara pidana,” kata Victor, Kamis (2/10/2025).
LP2AD juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sebab, mustahil Dishub tidak mengetahui praktek parkir ilegal yang menggunakan lahan pemerintah daerah (Pemda DKI) dan kantong-kantong parkir, apalagi petugas Dishub ada di semua wilayah.
“Nah, jika mereka tidak tahu, artinya mereka tidak bekerja maksimal. Kalau mereka tahu dan membiarkan, justru lebih parah lagi. Kedua-duanya menunjukkan tata kelola yang buruk dan membuka celah praktek ilegal,” ungkapnya.
Victor juga menyebut terdapat beberapa temuan di lapangan terkait pengelolaan parkir di Jakarta yang diduga ilegal. Temuan itu antara lain adanya operator yang menguasai lahan parkir strategis milik Pemprov DKI dan tanpa kontrak sah. Selain itu tanpa menyetorkan kewajiban ke kas daerah.
“Hal ini kan merupakan modus lama yang terus berulang. Jadi, selama tidak ada tindakan tegas, maka kebocoran PAD pun bakal terus terjadi,” bebernya, lagi.
Karena itu pula, Victor pun mendorong Pemprov DKI melalui Inspektorat maupun DPRD DKI Jakarta untuk tidak hanya berhenti pada evaluasi internal. Bahkan meminta laporan resmi disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH) supaya bisa dilakukan penyelidikan dan penindakan.
“Tentunya tidak cukup hanya evaluasi atau pembinaan. Kenapa? Karena, ini sudah masuk wilayah potensi pidana. Harus ada tindakan nyata agar kebocoran pendapatan dari sektor parkir bisa dihentikan. Pengelola parkir harus menyetorkan uang sebagaimana mestinya dari dugaan kelalaian yang disengaja selama ini,” pintanya.
Pada bagian lain lagi, Victor menyebutkan bahwa berdasarkan estimasi nilai kebocoran yang disampaikan Pansus Parkir diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Dari situ bukan hanya persoalan teknis saja, tetapi juga menyangkut integritas dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
“Apabila tidak segera ditindak, dikhawatirkan bakal menjadi preseden buruk dan terus menggerogoti PAD Jakarta. Di sini, kita bicara uang rakyat dalam jumlah besar. Tolong, jangan sampai pelanggaran hanya disegel dan dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Selanjutnya, Victor juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan adanya praktek-praktek parkir ilegal. Termasuk jika ada oknum pegawai negara yang terlibat.
“Sebab, partisipasi publik itu sangat penting, tentu agar sistem pengelolaan parkir bisa lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan kebocoran sepertinya sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan, kami dari LP2AD juga bakal melaporkan kasus ini ke APH,” ucap Victor, memungkasi keterangannya. © RED/AGUS SANTOSA
