BALI (POSBERITAKOTA) – Pemerintah Provinsi Bali melalui Kesbangpol mencabut Surat Tanda Lapor Organisasi (STLO) Madas Nusantara di Kota Denpasar. Keputusan ini memicu rencana gugatan hukum dari organisasi tersebut. Pencabutan STLO Madas Nusantara ini menjadi sorotan publik.
Pencabutan status administratif ini dilakukan Kesbangpol Bali. Langkah tersebut menyusul rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Tim ini melibatkan Satpol PP, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Korem 163/Wirasatya.
Kepala Kesbangpol Bali, Gede Suralaga, menyatakan keputusan ini. Pencabutan STLO Madas Nusantara merespons aspirasi masyarakat. Ini juga hasil pembahasan tim pengawas terkait tuduhan aktivitas mengarah premanisme.
Dengan pencabutan ini, Madas Nusantara tidak lagi tercatat resmi di Kesbangpol Bali. Namun, Kesbangpol hanya mencabut status administratif organisasi. Organisasi tetap dapat beraktivitas di luar pencatatan tersebut.
Sekretaris Jenderal Madas Nusantara, H. Fauzi, membantah tuduhan premanisme. Ia menegaskan organisasinya fokus pada pemberdayaan masyarakat Madura. Fauzi menilai pencabutan STLO tidak berdasar dan merugikan citra organisasi.
Madas Nusantara berencana menempuh jalur hukum. Mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Organisasi ini juga melayangkan pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI.
Langkah hukum ini diambil untuk mencari keadilan. Organisasi ingin memastikan hak mereka terlindungi sesuai aturan. Kasus pencabutan STLO Madas Nusantara ini menunjukkan upaya pengawasan pemerintah. ® RED/BALI 01
