JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta, karena saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Hal tersebut jelas dianggap bakal membebani perekonomian masyarakat.
“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
Sedangkan sikap penolakannya tersebut, kata dia lagi, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Apalagi,saat ini di masyarakat masih didera kesulitan ekonomi, dimana daya beli masyarakat yang belum pulih betul.
Dikatakan Wibi Andrino, terkait rencana kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat. Tentu saja khususnya bagi mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.
Selanjutnya, dipaparkan Wibi Andrino, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat. Terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah.
“Tentu saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang adil dan merata,” ucap dia.
Wibi Andrino menegaskan jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. “Upaya optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” katanya, lagi.
Diungkapkan lebih lanjut bahwa salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.
Lantas jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Karena itu, Wibi Andrino mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp 3.500.
Karena itu, pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. “Sebab, Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat. Jadi, bukan malah kebijakan yang memberatkan,” tutupnya. © RED/AGUS SANTOSA
