BALI (POSBERITAKOTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor konsultan visa di Bali. Tindakan KPK geledah Bali ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan pejabat imigrasi, Silmy Karim.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan berlangsung selama tiga hari. Kegiatan itu dilakukan pada Rabu hingga Jumat, 17-19 Juni 2026.
“Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi,” kata Budi kepada wartawan pada Sabtu (20/6/2026). Lokasi tersebut adalah kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Dari penggeledahan KPK di Bali, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Budi menjelaskan barang bukti itu akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik. Analisis ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian unsur pasal pemerasan dan gratifikasi. “Barang bukti yang disita akan dianalisis guna mengungkap perkara ini menjadi terang,” tuturnya.
Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah rumah Silmy Karim pada 12 Juni 2026. Dari lokasi itu, KPK menyita uang tunai puluhan juta rupiah dan berbagai mata uang asing. Turut diamankan juga perhiasan, sepeda, hingga kendaraan bermotor.
Kasus ini terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing (WNA). KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Selain Silmy Karim, tersangka lainnya adalah Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, dan Tessar Bayu Setyaji. Tersangka lain yaitu Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benar.
Seluruh bukti yang terkumpul dari rangkaian penyidikan, termasuk dari giat KPK geledah Bali, akan menjadi dasar untuk proses hukum selanjutnya. KPK terus mendalami peran setiap tersangka dalam kasus ini. ® RED/BALI 01
