BALI (POSBERITAKOTA) – Anggota DPR RI I Nyoman Parta mendesak KPK mengusut tuntas dugaan pungli visa Imigrasi Bali. Desakan ini muncul pasca-penggeledahan kantor imigrasi di Denpasar oleh lembaga antirasuah tersebut pada akhir Juni 2026.
Nyoman Parta menyatakan apresiasinya atas langkah KPK, namun meminta agar pengusutan tidak berhenti pada penyitaan dokumen. Ia mendesak pemeriksaan intensif terhadap seluruh pejabat imigrasi di Pulau Dewata. “Harus dilanjutkan dengan memeriksa pejabat-pejabat imigrasi di Bali sebagaimana yang sudah saya suarakan,” tegas Parta pada 20 Juni lalu.
Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Jumat, 19 Juni 2026. Penggeledahan yang berlangsung selama sekitar tujuh jam itu merupakan pengembangan kasus dugaan suap dan pungutan liar sistemik dalam pengurusan dokumen keimigrasian WNA. Pihak Imigrasi Denpasar menyatakan bersikap kooperatif selama proses tersebut.
Menurut Parta, praktik penyalahgunaan wewenang ini berdampak buruk dengan memicu maraknya kriminalitas transnasional di Bali. Ia menyoroti banyaknya WNA yang bekerja secara ilegal meski hanya memegang visa kunjungan. Fenomena ini dinilai merusak citra pariwisata budaya yang menjadi andalan Pulau Dewata.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti munculnya kasus penipuan daring, judi online, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan WNA. Ia menegaskan bahwa vendor atau biro jasa nakal yang terlibat dalam praktik ini juga harus diseret ke ranah hukum. Pengusutan tuntas skandal pungli visa Imigrasi Bali diharapkan dapat memulihkan tata kelola dan menjaga keamanan Bali. ® RED/BALI 01 /EDITOR : GOES
