JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Komisaris Independen PT Rekayasa Industri (Komisioner Rekind), Maret Samuel Sueken, menilai penghentian impor BBM bukan sekadar target pemerintah, melainkan terkait pengakuan kedaulatan dan harga diri bangsa. Karena itu, dirinya mendesak percepatan seluruh proyek kilang strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor.
Pernyataan disampaikan Maret Samuel Sueken melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Sabtu (4/7/2026). Hal itu guna menanggapi momentum 1 Juli 2026 yang ditetapkan pemerintah sebagai awal penghentian impor solar bertahap, lalu dilanjutkan penghentian impor bensin pada 1 Juli 2027.
“Pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah membangun fondasi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM? Ini jauh lebih penting,” tegas Maret yang juga dikenal sebagai Ketua Umum JPKP dan praktisi EPC lebih dari 26 tahun tersebut.
Pada bagian lain, dirinya juga menyoroti paradoks Indonesia yang kaya minyak, gas, batu bara, panas bumi, surya, nikel dan sawit. Tetapi masih mengimpor sebagian BBM. Sedangkan persoalan utamanya bukan pada sumber daya, melainkan lemahnya kapasitas pengolahan.
“Indonesia seperti petani bersawah ribuan hektare, tapi tidak punya penggilingan padi. Kita jual gabah, lalu beli beras mahal. Di energi, kita memiliki sumber daya tapi kapasitas pengolahannya belum memadai. Nilai tambah dinikmati pihak lain,” ujarnya.
Sejak 19 Oktober 2024 menjabat Komisaris Independen PT Rekind, Maret mengaku telah tiga kali melakukan sidak ke Proyek RDMP Balikpapan. Proyek dengan Effective Date 27 Pebruari 2019 itu awalnya ditarget Mechanical Completion Februari 2023 dan Operational Acceptance Juli 2023. Target kemudian bergeser ke Januari 2025 dan September 2025.
“Pada hari ini 3 Juli 2026, lebih dari tujuh tahun berlalu. Berdasarkan sidak 13 Juni 2026 dan evaluasi tata kelola 30 Juni 2026, masih ada outstanding konstruksi dan penyelesaian komersial yang harus dipercepat,” bebernya.
Samuel juga menilai setiap hari keterlambatan berarti Indonesia terus impor BBM. “Down time adalah cost. Cost yang tidak perlu pada proyek strategis nasional pada akhirnya menjadi kerugian bangsa. Devisa terus keluar untuk energi yang bisa kita produksi sendiri,” ungkapnya.
Desak Satu Komando dan Akuntabilitas
Dalam penilaian Maret bahwa Indonesia tidak kekurangan program seperti B40, bioavtur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi nasional di bawah satu komando Presiden, dengan satu target dan satu dashboard penyelesaian hambatan.
“Seluruh elemen, ESDM, Perindustrian, Pertanian, BUMN, Pertamina, kontraktor, harus bergerak dalam satu sistem. Kilang bukan sekadar infrastruktur. Kilang adalah simbol kedaulatan energi bangsa,” urainya.
Selanjutnya, Maret juga mendorong penguatan pengawasan lapangan dan penegakan akuntabilitas. “Pengawasan yang baik bukan hanya menemukan masalah, tapi memastikan masalah tidak dibiarkan berlarut-larut. Bila ada kelalaian yang menyebabkan keterlambatan, harus dievaluasi. Yang bekerja profesional juga harus diapresiasi,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Maret sangat berharap anak-anak Indonesia tidak lagi bertanya mengapa negara kaya sumber daya justru membeli BBM dari luar. “Stop impor BBM adalah kemampuan kita mengolah kekayaan sendiri. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar mewujudkannya,” katanya, mengakhiri. ® RED/AGUS SANTOSA
