JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai terlalu lamban dalam memproses penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di Jl MH Thamrin Sudirman, Jakarta Pusat. Padahal, kebijakan tersebut banyak manfaat antara lain upaya mengurangi kemacetan dan mendatangkan uang alias pendapatan kepada kas daerah.
Demikian dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengomentari proses ERP yang hingga kini belum ada kemajuan signifikan. “Padahal, program ERP bisa menambah PAD sekaligus mendorong masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/2).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini juga mengatakan, program ERP yang digagas Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI ini mampu mensinergikan beberapa transportasi publik, seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
“Pak Anies agar lebih serius melanjutkan ERP karena ini program untuk mengatasi kemacetan yang bagus,” ujar Prasetio.
Gubernur Anies kemarin mengatakan, membangun transportasi umum di Jakarta lebih penting dibandingkan dengan proyek ERP. “Kita lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya,” ujar Anies. Ia menyampaikan, transportasi umum menjadi inti kebijakan soal transportasi di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak angkutan massal. “Yang lebih penting itu adalah membuat transportasi umum lebih banyak karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita,” kata Anies.
Soal ERP, Anies menyebut kelanjutan proses lelangnya masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian penerapan ERP masih butuh waktu lama. ■ RED/JOKO
