JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sejumlah kalangan aktivis menyorot negatif kinerja di jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dikarenakan banyak pimpinan tidak mumpuni. Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk ‘membersihkan’ tubuh SKPD demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, DR Rahmatulloh, mengatakan bahwa dari proses lelang jabatan 2018 saja sudah banyak kejanggalan.
“Untuk posisi kepala Dinas Kesehatan misalnya, ada kejanggalan dimana insinyur masuk ke dalam kandidat kepala Dinas Kesehatan. Ini tentunya menabrak UU ASN dan Permenkes,” kata Rahmatulloh di Jakarta, Kamis (21/2).
Rahmatulloh juga menyayangkan Anies yang tetap melantik Widyastuti sebagai pimpinan Dinas Kesehatan meski tahapan lelang jabatan sarat kontroversi.
“Seharusnya Anies menahan dulu pelantikan, sampai ada klarifikasi dari Sekda Saefullah sebagai ketua Tim Pansel. Kenapa ada insinyur masuk ke dalam kandidat kepala Dinas kesehatan. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujar Rahmatulloh.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia for Transparency and Accountability (Infra), Agus A. Chairuddin menambahkan ada pengaturan posisi strategis di Dinkes, dimana posisi strategis tersebut dipegang oleh satu kelompok yang solid demi untuk melanggengkan gurita KKN sistematis. Mulai dari projab, pembangunan, pengadaan alkes sampai katering RSUD dan PHL.
“Selama ini Gubernur Anies terkesan hanya tegas dalam retorika anti KKN yang nota bene malah menutup mata terjadinya keberlanjutan di dalam tubuh Dinas Kesehatan.” tegas Agus.
Ketua Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara), Asep Firdaus, juga menilai bahwa di tingkat bawah saat ini pelayanan makin kacau. Contohnya ada Puskesmas yang sudah menutup pendaftarannya pukul 12.00 WIB.
“Malah ada dokter gigi di Puskesmas, buka praktek pribadi dengan menggunakan fasilitas Puskesmas. Ada banyak petugas kesehatan yang tidak mengajukan izin, tapi bolos kerja karena kuliah dan masih banyak Puskesmas yang tidak ramah dindalam melayani warga yang sakit,” papar Asep.
Asep juga menjelaskan kondisi RSUD, dimana warga dipaksa mengantre sejak pukul 04.00 WIB hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Belum lagi dokter yang praktik di poli hanya satu orang, sementara pasien menumpuk.
Warga DKI pengguna BPJS juga kesusahan jika membutuhkan pelayanan ICU, ICCU, NICU, PICU dan HCU. “Untuk itu, Gubernur DKI wajib memonitor kinerja Dinkes dengan ketat,” tegas Asep.
Dihubungi terpisah, Kadinkes DKI Jakarta, Widyastuti belum memberikan tanggapan apapun atas sorotan kinerjanya ini. Pesan singkat yang dikirim wartawan melalui aplikasi WhatsApp tidak direspon. ■ RED/JOKO/G
