JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan memberi kemudahan bagi UMKM yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pada pemprov. Sebaiknya, seluruh proyek di bawah Rp 200 juta dilakukan secara penunjukan langsung (PL) dan tidak perlu melalui lelang e-catalog karena menyulitkan usaha kecil melawan perusahaan besar.
Harapan para pelaku UMKM disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Victor Aritonang. “PL senilai lebih kurang Rp 200 juta seperti pelebaran trotoar, pengerukan drainase, pembuatan taman, pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain tidak perlu harus masuk daftar e-catalog di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/9).
Diungkapkannya, sejak pemerintahan Anies sudah mulai ada lagi proyek PL, namun jumlahnya masih terbatas. “Menyikapi pernyataan Pak Anies tentang memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM), saya sebagai Wakil Ketua Umum KADIN DKI, menghimbau Gubernur untuk meninjau tentang kebijakan e-catalog. Sebab, sistem tersebut sangat tidak memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM,” ujar Victor.
Menurutnya ratusan kontraktor kecil mengharapkan jangan semua proyek kecil dimasukkan e-catalog. “Masak perbaikan jalan kampung harus kontraktor besar? Faktanya di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) ratusan kontraktor bermodal kecil mati. Karena mereka tidak bisa masuk ke e-catalog akhirnya kontraktor besar yang kerjakan,” tuturnya.
Padahal kalau pekerjaan tersebut diberikan ke kontraktor kecil dengan menggunakan sistem PL maka jelas lebih meningkat lagi geliat ekonomi di kalangan bawah. “Termasuk juga dengan istilah yang melakukan pemeliharaan pompa harus ATPM , ini juga menyusahkan pengusaha kecil padahal pekerjaan pemeliharaan pompa yang tidak spesifikasi bisa di kerjakan kontrakkan kecil,” katanya.
Sehari sebelumnya Anies mengkukuhkan kepengurusan Kadin DKI Jakarta periode 2019-2024 menyatakan, kemitraan d ef ngan Kadin harus ditingkatkan untuk meningkatkan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Ibukota.
“Kinerja para pengusaha anggota Kadin DKI telah mampu berkontribusi pertumbuhan ekonomi DKI, sehingga pada 2018 mencapai 6,3 persen, di atas pertumbuhan nasional.
Sementara itu Ketua Umum Kadin DKI, Hj Diana Dewi, mengatakan program kerja prioritas dalam jangka pendek adalah mendorong pengusaha UMKM agar lebih meningkat kinerjanya.
“Ada lebih kurang 25 ribu pengusha di Jakarta. Sebanyak 60 persennya adalah pelaku UMKM yang harus kita bantu agar mereka bisa lebih berkembang,” pungkas Diana Dewi. ■ RED/JOKO S/G
