POSBERITAKOTA (JAKARTA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui dinas terkait sudah harus menyiapkan data penerima vaksinasi. Hal itu dirasakan sangat penting karena agar jangan sampai ada warga Jakarta yang tertinggal atau luput diberi vaksinasi. Selain itu harus dipetakan antara penduduk yang sudah ber-KTP DKI dengan pendatang musiman karena memiliki identitas asli dari daerahnya.
Peringatan tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, HR Khotibi Achyar S.IP alias H Beceng (Betawi Cengkareng) saat diwawancarai POSBERITAKOTA, Selasa (2/2/2021) malam. Data yang benar-benar akurat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program vaksinasi anti virus Corona (COVID-19).
“Jangan sampai soal data penduduk dari warga DKI itu nanti, malah nggak akurat dan menimbulkan masalah. Oleh karenanya, aparat atau birokrat yang ada di Pemprov DKI, sudah harus mempersiapkan sejak sekarang,” pinta politisi dari Parta Golkar itu, lagi.
Biasanya, kata H Beceng, masalah akurasi data penduduk DKI sering menimbulkan persoalan. Bisa karena faktor birokrat (aparat) dari Pemprov DKI atau bisa pula dari warga masyarakat itu sendiri yang sering menyepelekan terkait administrasi kependudukannya.
Bicara untuk kepentingan umum dalam segala hal, disarankan H Beceng lagi, harus berbasis data yang akurat. Kalau memang dalam kurun waktu satu, dua atau tiga bulan kedepan program vaksinasi harus diberikan kepada warga atau masyarakat umum – seyogyanya sudah dimulai persiapannya sejak sekarang.
“Tak cuma itu saja. Warga DKI perlu diberi edukasi atau pemahaman yang pas, terkait apa manfaat dari menerima vaksin anti virus Corona (COVID-19). Pemprov DKI pun juga jangan sungkan-sungkan terus melakukan sosialisasi lewat media lokal di Ibukota. Baik itu cetak, online maupun TV,” ucap H Beceng, mengakhiri. ■ RED/AGUS SANTOSA
