JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Tak bisa dipungkiri bahwa kinerja institusi Polri terus menjadi sorotan masyarakat. Itu terjadi karena adanya penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam hal kinerja, Polri masih kalau jauh dibanding tiga aparat penegak hukum lainnya yang terdiri dari KPK, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung (MA).
Meskipun begitu, sejatinya tidak sedikit pencapaian prestasi yang juga sudah diperlihatkan institusi Polri. Seperti mengungkap kasus-kasus besar di Indonesia dan bahkan terkait pemberantasan Narkoba. Hanya sayangnya semua itu masih ‘dikotori‘ oleh ulah oknum, akibat muncul banyaknya dugaan terkait jual beli perkara serta kriminalisasi masyarakat yang dilakukan sedikit oknum.
Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim SH MSc CFP CLA, memberi rapot merah Kapolri. Namun pihaknya tetap sayang dengan institusi tersebut, sehingga tergerak untuk memberi solusi. Kenapa hal itu terjadi? Tidak lain akibat pimpinan Polri melakukan pembiaran terhadap banyaknya oknum di jajarannya tersebut.
“Rapotnya merah. Karena itu, saya minta agar Presiden Jokowi, sebaiknya mengevaluasi kinerja Kapolri. Sebab, dengan pimpinan yang berani menindak, tentu tidak akan terbelenggu masa lalu. Jika tidak ada perbaikan dan tindakan tegas terhadap oknum, niscaya citra korps Bhayangkara bukan hanya turun, tapi polisi-polisi lain yang baik-baik akan kena getah akibat ulah oknum. Ibaratnya, seperti kata pepatah bahwa nila setitik, rusak susu sebelangga,” katanya.
Bahkan Alvin Lim tidak ingin menutup mata, dimana bahwa visi dan missi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sangat baik secara teori.
PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, TRANSPARAN DAN BERKEADILAN
Prediktif tidak berfungsi karena yang ada adalah penanganan kasus tidak bisa diprediksi berdasarkan hukum, melainkan banyak praktek jual beli kasus sehingga, kasus yang seharusnya diproses bisa di SP3 (tidak prediktif) dengan adanya dugaan mafia kasus yang dilakukan oleh segelintir oknum Polri.
Responsibilitas juga tidak berjalan karena banyaknya oknum Polri mengkriminalisasi masyarakat. Responsibilitas Polri sebagai pelindung masyarakat dan menjadi penegak hukum, hilang berubah menjadi pagar makan tanaman dan memeras korban yang berperkara, seperti pemerasan yang terjadi di link di Youtube LQ:
https://youtu.be/vd8yb33Suco
Transparansi tidak berjalan, manaka ada oknum dikuak oleh LQ Indonesia Lawfirm. Namun, begitu awak media nasional yang juga punya fungsi kontrol mencoba menanyakan terkait hal di atas kepada Kapolda, Kadiv Humas Polri dan Kabid Humas Polda Metro, sangat disayangkan justru ‘bungkam seribu bahasa’.
Menurut Alvin Lim bahwa transparansi sungguh tidak berjalan, apalagi untuk menguak oknum-oknum yang ada. Institusi Polri pun sepertinya hanya atau masih tajam ke bawah. Terlebih lagi, keadilan di tubuh Polri, terkesan sangat tidak berjalan.
Viralnya tagar Percuma Lapor Polisi yang sudah di tweet puluhan ribu seharusnya menjadi ‘wake up call’ bagi Kapolri dan seluruh jajaran Polda.
“Penanganan kasus yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sangat dirasakan masyarakat Indonesia. Dimana Laporan Polisi (LP) berjalan ketika menyangkut pengusaha berkantong tebal dan penguasa. Sedangkan laporan masyarakat kerapkali mandeg dan jadi objek jual beli perkara,” paparnya.
Advokat Alvin Lim menyebut bahwa Kasus Indosurya, dimana Henry Surya sudah dua tahun ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak pernah ditahan dan berkas perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke institusi Kejaksaan. “Harap Polri introspeksi diri. Masyarakat sudah jenuh dan antipati terhadap Polri, akibat adanya ulah oknum-oknum yang dibiarkan begitu saja,” urainya, panjang lebar.
Terhitung Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara, sudah dua kali menegur Kapolri agar segera berantas dan tindak oknum mafia tanah menunjukkan sekali diberitahu tetap tidak berjalan, sehingga Kepala Negara harus berulang kali memerintahkan Kapolri untuk memberantas mafia tanah. Tapi kenyataannya mafia tanah masih saja ada dan bahkan dibecking oleh oknum.
Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah mengingatkan Polri bahwa citra Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sedang turun pada level kritis. Bahkan Mahfud khawatir karena terbukti dari ribuan aduan masuk ke Kompolnas adalah keluhan terhadap kinerja Polri yang buruk yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat, terutama banyak pemberitaan, oknum Polri yang tidak humanis, laporan polisi mandeg serta dugaan jual beli perkara hukum. ■ RED/GOES
