JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Hari ini Rabu (16/2/2022) para buruh akan melakukan aksi demontrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Mereka menuntut pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Terkait aksi demo tersebut, Polda Metro Jaya juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya. Maksudnya siap untuk mengamankan jalannya aksi demontrasi dan demi menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau demi mengutamakan situasi kondunsif aman dan nyaman.
Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, saat dikonfirmasi POSBERITAKOTA, Rabu (16/2/2022) pagi di Jakarta. “Pada intinya, Polri siap melayani setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya,” tuturnya.
Meski begitu, Kombes Zulpan tidak merinci secara jelas terkait pengamanan dan jumlah personil yang akan diturunkan untuk aksi demontrasi tersebut. Karena, menurutnya, tidak ada yang mencolok pada kegiatan aksi unjuk rasa buruh.”Biasa saja, karena tidak ada yang mencolok,” tambah dia, lagi.
Sepeeti diberitakan sebelumnya, sejumlah buruh dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengikuti aksi penuntutan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan dijadwalkan pada Rabu (16/2/2022) hari ini.
Sementara di dalam aturan di Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, dana jaminan hari tua baru bisa dicairkan saat pegawai sudah berusia 56 tahun. Aturan ini tidak seperti yang sebelumnya yang mana dana JHT bisa diperoleh saat pegawai itu keluar dari pekerjaan yang lama.
Mengenai rencana aksi itu tertuang dalam surat bernomor 047/DEN-KSPI/II/2022 Jakarta, tertanggal 13 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan Federasi Afiliasi KSPI dan Perwakilan Daerah KSPI se-Indonesia. □ RED/GOES
