JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Dengan menggandeng pihak swasta, begitulah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta demi mempermudah asesmen posisi direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD). Langkah itu bakal dilakukan lantaran direksi PT Transjakarta kerap tersangkut kasus saat begitu mau dilantik maupun saat beberapa bulan menjabat di perseroan.
Menurut Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD pada Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Wahyudi, pihak swasta yang dilibatkan memiliki kemampuan dalam sumber daya manusia (SDM) atau human resource development (HRD). Karena, selama ini pemerintah belum pernah menggandeng lembaga independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris.
“Jika terkait dengan pemilihan calon direksi, kedepannya kami menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan, tetutama terhadap calon pengurus perusahaan,” ucap Wahyudi dalam keterangannnya kepada media di Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Pada bagian lain, Wahyudi, secara gamblang menambahkan. “Tujuannya, supaya kami bisa mendapatkan data atau backgroun yang lebih lengkap untuk calon pengurus tersebut. Malah, kedepan untuk menambah informasi, kami tambahkan swastalah,” tuturnya.
Disebutkan bahwa banyak perusahaan swasta yang menggunakan jasa ini dalam melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Lantas, pihak ketiga itu akan melakukan pendalaman kepada yang bersangkutan sebelum menempati posisi tertentu di perusahaan.
“Begini ya, ada perusahaan swasta yang mau menempatkan manager, mereka ambil tim dari luar untuk melakukan profiling. Mereka cek orang yang akan diangkat sebelumnya itu, ada kasus atau nggak? Kinerjanya bagus atau nggak dan bagaimana hubungan dengan atas (pimpinan), samping (sesama pekerja) termasuk dengan bawahan (anak buah) bagus atau nggak?” Demikian tegasnya.
Dikatakan Wahyudi bahwa selama ini pemerintah daerah tidak pernah melibatkan instansi lain untuk melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Selama ini BP BUMD DKI hanya mengandalkan pegawai internal untuk mengecek rekam jejak kandidat melalui media arus utama.
“Yang pasti, kami punya keterbatasan sumber daya manusia. Kami cari dari media-media. Baik di media online, kami cari mereka, sebelumnya punya kasus apa. Kami baru sebatas itu, nanti informasi dari media itu, kami jadikan bahan untuk wawancara,” ucapnya.
Seperti kita ketahui, Pemerintah DKI membatalkan penunjukkan Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT Transjakarta pada 29 Januari 2020 lalu. Penyebabnya, karena pernah terjerat kasus hukum. Pemerintah DKI kemudian menunjuk Sardjono Jhony Tjitrokusumo sebagai Dirut dan pada 3 Oktober 2021 lalu, Jhony meninggal dunia karena sakit.
Selanjutnya, posisi itu kemudian digantikan sementara oleh Pelaksana tugas (Plt) Dirut Transjakarta Yoga Adiwinarto. Beberapa saat kemudian, Pemerintah DKI menunjuk M Yana Aditya sebagai Dirut Transjakarta hingga 11 Januari 2023.
Posisi Yana kemudian digantikan oleh M Kuncoro Wibowo. Kehadiran Kuncoro digadang-gadang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Transjakarta karena berpengalaman di PT KAI.
Bersama Dirut PT KAI Ignasius Jonan saat itu, Kuncoro melakukan gebrakan dengan mengubah kebiasaan penumpang yang awalnya naik di atas kereta, kini di dalam kereta. Bahkan kereta KRL Commuterline semakin baik dalam melayani masyarakat.
Hanya saja di balik itu, Kuncoro rupanya berstatus tersangka bantuan sosial (Bansos) saat menjabat sebagai Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Indonesia usai lepas dari jabatan di KAI. Setelah dua bulan dilantik menjadi Dirut Transjakarta, Kuncoro lalu mengundurkan diri dari posisi tersebut. ■ RED/AGUS SANTOSA
