JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dalam Rapat Pembahasan APBD Perubahan 2024, Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta (Bidang Perekonomian), mendesak mitranya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggenjot penyerapan APBD 2024.
Sedangkan tujuannya agar sampai Desember 2024 nanti, penyerapan anggaran dapat mencapai 100 persen. Tentunya harus terserap semua, sesuai dengan program – program saat mengajukan anggaran kepada DPRD DKI.
“Jadi, harus prioritaskan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada Silpa anggaran. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini (pertengahan Agustus), kok masih ada Rapat Pembahasan APBD Perubahan 2024 yang baru mampu menyerap anggaran 38 persen? Salah satu contohnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Disparekraf). Ini kan mesti digenjot. Jika memang ada kendala lelang, nah itu tugas Kepala Disparekraf,” tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, H Taufik Azhar kepada POSBERITAKOTA disela-sela rehat dalam Rapat Pembahasan APBD Perubahan 2024, Sabtu (10/8/2024) sore kemarin.
Begitu pun dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, menurut H Taufik, juga baru berhasil menyerap anggaran sebesar 50 persen dari Rp 6,9 triliun dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disparekraf) sebesar lebih kurang Rp 510 miliar.
Saat digelar rapat kerja dengan mitra eksekutif meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah, dipimpin oleh Ketua Komisi B (H Ismail SPd), Wakil Ketua (H Taufik Azhar) serta Sekretaris (Wa Ode Herlina).
Untuk jajaran eksekutif yang ikut hadir antara lain : Kepala Dinas Perhubungan (Syafrin Lupito) , Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Beni Chandra) , Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI (Andhika Permata).
Ditambabkan H Taufik Azhar apabila tidak mampu menyerap anggaran sesuai pengajuan pada Pembahasan APBD Penetapan, artinya pimpinan SKPD harus bertanggungjawab penuh. Oleh karenanya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, diminta agar memberi atensi khusus yakni terkait masih rendahnya penyerapan anggaran oleh SKPD.
“Dalam hal ini, DPRD DKI terus mendorong percepatan penyerapan anggaran, khususnya pelayanan masyarakat. Karena hal itu sesuai dengan keinginan kita semua, guna menyongsong Jakarta Global City, setelah Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara,” ucap politisi senior dari Partai Golkar tersebut.
Hal senada sebelumnya diharapkan pimpinan atau Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, H Ismail SPd. Terhadap pimpinan SKPD dan seluruh jajarannya, harus memiliki semangat memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat Jakarta.
“Pastinya, Dewan berharap pimpinan SKPD mendorong jajarannya untuk bekerja lebih keras, melayani dan memfasilitasi masyarakat Jakarta. Sebab, anggaran yang sudah diajukan berdasarkan program-program yang sudah dilakukan dan harus bisa terserap secara maksimal. Jadi, jangan ada Silpa,” tegasnya.
Masih menurut Ketua Komisi B DPRD DKI dengan kondisi atau status Jakarta yang beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tentu mesti harus memiliki keunggulan – keunggulan seperti hal kota-kota besar di dunia lainnya.
Sementata itu Sekretaris Komisi B, Wa Ode Herlina yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada Pileg 14 Pebruari 2024 lalu, mengapresiasi kinerja Disparekraf yang mampu menggelar event yang diminati masyarakat Jakarta.
“Sebab, saya selalu hadir dan menyaksikan langsung event yang digelar Dinas Parekraf beberapa waktu lalu. Eventnya berlangsung bagus sekali, pengunjungnya juga full dan bahkan sampai jalan kaki pun susah. Nah, kegiatan semacam itu, mesti dibuat lagi tahun-tahun mendatang,” kata Wa Ode Herlina. © RED/AGUS SANTOSA
