JAKARTA [POSBERITAKOTA) □ Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, merasa masih mengalami sejumlah kendala di dalam mewujukan program kerja organisasinya untuk penyediaan perumahan murah bersubsidi. Benarkah?
“Pasalnya, program yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan rumah PNS, TNI dan Polri itu tidak disambut positif oleh Pemerintah Daerah. Padahal, jika Pemda ikut andil dan membantu program Pemerintah Pusat itu, seyogyanya proyek pembangunan perumahan bersubsidi itu tidak mengalami hambatan,” tegas Junaidi kepada POSBERITAKOTA.COM di Jakarta.
Menurut Junaidi pada tahun lalu saja, target yang sudah dipancang Apersi, fakanya tidak memenuhi target. Penyebabnya, karena banyak kebijakan Pemerintah Pusat tidak ditunjang oleh Pemerintahan Daerah (Pemda).
“Oleh karenanya, saya berharap tahun ini Pemda menunjang kebijakan Pemerintah Pusat sehingga program satu juta rumah murah bersubsidi, bisa terpenuhi dan bukan cuma sebagai wacana,”paparnya, panjang lebar.
Penegasan tersebut pernah disampaikan Junaidi saat pengukuhan kepengurusan baru Apersi (2016-2020) di Hotel Crown, Gatot Subroto, beberapa waktu lalu. Hadir dalam acara pelantikan itu di antaranya Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang dan jajaran pengurus DPP dan DPD Apersi lainnya.
Dikatakan Junaidi, dirinya tidak akan putus asa mengajak Pemda di seluruh tanah air untuk ikut andil untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat itu.
“Kita sambut baik Pemerintah Pusat memberikan kemudahan terus dalam aturan yang lebih lunak dan stimulus. Serta penyediaan di bidang infrastruktur. Tapi sayangnya di Pemda kurang disambut baik. Karena itu, kami akan gencar agar supaya Pemda ikut bersinergi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Junaidi menegaskan bahwa tidak sedikit para spekulan sudah membeli tanah di sejumlah daerah. Padahal lahan tanah yang dibeli tidak segera dibangun untuk proyek perumahannya. Hal tersebut tentu saja bakal menjadi masalah serius yang perlu dicarikan solusinya.
“Kalau untuk daerah Jawa, lahannya memang terbatas. Artinya apa, kalau kita teruskan, lahan untuk rumah tersebut semakin jauh, terbatas dan harganya pun bakal semakin mahal. Penyebabnya, karena banyak spekulan-spekulan membeli lahan tanah, tapi tidak langsung dibangun rumah. Jelas, hal itu dapat menjadi masalah bagi kita semua,” pungkas Junaidi Abdillah. ■ Red/Hand
