JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Senator asal DKI Jakarta, Bang Dailami menyikapi rencana Pemerintah yang akan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada 1 Juli 2017 mendatang. Jika itu benar sama halnya masyarakat diberi ‘pil pahit’, seusai merayakan Hari Raya Idhul Fitri 1438 H (Lebaran) mendatang.
“Padahal, kenaikan TDL untuk golongan daya 900VA sebelumnya sudah mengalami kenaikan, yakni per tanggal 1 Maret lalu dan berlaku sebesar Rp 1.034 per KWH. Lantas per 1 Mei, juga naik menjadi Rp 1.352 per KWH. Sedang per 1 Juli besok, tarif baru akan kembali ditetapkan Rp. 1.467,28 per KWH,” ucapnya kepada POSBERITAKOTA.
Menurut Bang Dailami, panggilan akrab dari Prof Dr H Dailami Firdaus, kenaikan tarif dasar listrik tersebut jelas sangatlah memberatkan rakyat. “Hal itu sama saja memindahkan beban kepada rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilaksanakan setelah Hari Raya Idhul Fitri, dimana masyarakat sedang bersuka cita merayakan kemenangan,” papar dia lagi.
Namun tak lama larut dalam suasana kebahagiaan di hari Lebaran, telah disiapkan sebuah ‘pil pahit’ kembali, terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik yang juga bakal dibarengi dengan kebutuhan untuk anak sekolah.
“Kenaikan TDL pasti akan berdampak besar terhadap kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu, Pemerintah harus meninjau ulang dan lebih peka melihat kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat,” pinta Bang Dailami, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI.
Apapun alasannya, saran wakil rakyat yang akrab dengan kalangan media tersebut, seharusnya kepentingan rakyat lebih didahulukan. “Belum apa-apa, saya sudah banyak mendapat pengaduan. Masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan atau lonjakan TDL. Padahal kalau mau jujur, perekonomian di masyarakat belum memperlihatkan kestabilan atau peningkatan yang signifikan,” tuturnya, panjang lebar.
Bang Dailami berharap seharusnya Pemerintah concern pada penyediaan lapangan kerja dan memberikan bantuan untuk para pengusaha kecil menengah agar bisa berkembang dan kuat. “Tolong, jangan seolah-olah subsidi untuk rakyat tersebut adalah beban Pemerintah.” ■ Red/Goes