JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Persoalan terjadiny kesenjangan antara ‘kaya‘ dan ‘miskin‘ ditentukan oleh kerja keras dan etos kerja yang baik. Berusaha untuk maju dan hidup lebih layak, tak lepas dari seseorang untuk berjuang meningkat taraf hidup guna meningkatkan ekonominya dengan bekerja dan fokus. Jadi, bukan karena faktor agama tertentu seseorang menjadi kaya.
Pendapat tersebut diutarakan Hartono Tanuwidjaja SH MSi kepada POSBERITAKOTA. Ia menilai bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi antara warga di Indonesia, jelas tidak berhubungan dengan agama yang dianut oleh sesorang.
“Kesenjangan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah. Janganlah kita sampai terjebak oleh pendapat yang salah kaprah. Yang jelas, kita tidak bisa bicara soal kaya miskin, tapi berdasarkan kacamata atau dari sisi agama. Sebab, itu soal etos kerja,” ujarnya.
Menurut pria yang juga praktisi hukum, kontribusi Pemerintah bagi warganya belum terwujud hingga saat ini. Pasalnya, lanjut dia, jika ingin mendapatkan pendidikan yang layak, maka biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Jadi sangat jelas kalau pada titik tersebut, Pemerintah tidak hadir untuk memberikan bantuan.
“Pemerintah harus bertanggung jawab, bukan kepada etnis tertentu. Seseorang punya agama tertentu itu tidak boleh dikaitkan dengan tujuan untuk menjadi kaya,” terangnya.
Ditambahkan Hartono, tanggung jawab Pemerintah itu harus diwujudkan dengan bagaimana mendistribusikan sentra-sentra kegiatan ekonomi dan industri secara merata di berbagai wilayah di Tanah Air.
“Soal kaya dan miskin, itu bukan hanya soal nasib atau takdir atau kaitan dengan agama. Tapi, itu sudah menyangkut etos kerja,” telaahnya.
Dalam pandangan Hartono, apabila ada orang yang mengkait-kaitkan status kaya atau miskin dengan agama, jelas merupakan tindakan yang provokatif. Karena itu, ia menyarankan agar sebagai warga negara harus tahu bahwa sekarang ini sedang diuji oleh musuh bangsa sendiri.
“Justru ujiannya datang dari bangsa sendiri. Saudara-saudata kita sendiri, sebangsa dan setanah air. Karena itu, kita tidak boleh jauh-jauh dari Pancasila,” paparnya, panjang lebar.
Pancasila, menurut Hartono, faktanya mengajarkan kita semua bagaimana berkeTuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan sosial.
“Lantas, siapa yang mencanangkan Pancasila itu? Pemerintah, kan? Kemudian, bagaimana mengimplementasikan hal itu,” pungkas dia. ■ Red/Han/Goes
