CILEGON (POSBERITAKOTA) – Rapat koordinasi (Rakor) pimpiman daerah Pemprov Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar dengan mengusung tema ‘Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten Tahun 2017′, bertempat di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10).
Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Walikota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah serta para pejabat daerah dan legislatif lainnya di Provinsi Banten, nampak hadir dalam acara Rakor tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, selain melakukan penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh Indonesia, khususnya pada unsur pemerintahan. Sedangkan pencegahan itu dilakukan supaya para kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi.
“Kita minimal melakukan kegiatan semacam ini dua kali dalam setahun. Dalam pencegahan ini kami juga mengadakan kegiatan di berbagai tempat, seperti di stasiun. Kita disana ngamen dan mengkampanyekan anti korupsi,” tuturnya.
Saut menegaskan bahwa tindak korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen pemerintahan itu sendiri.
“Kami ingin Banten bisa menjadi paling keren di seluruh Indonesia soal pencegahan korupsi. Misalkan ada anak yang pake mobil dinas dilarang saja. Pencegahan korupsi itu harus dimulai dari keluarga kita dulu,” ucap Wakil Ketua KPK tersebut.
Sementara itu Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengunkapkan pihaknya komitmen dalam mencegah terjadinya korupsi di Banten. “Mudahan-mudahan kejadian OTT kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala daerah ada yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi gubernurnya. Soalnya kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur,” tutupnya. ■ Red/ARIA/Goes