JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Cartaker sebagai pelaksana Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub), diminta agar membatalkan pencalonan dirinya sendiri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Ketum KONI) DKI Jakarta, karena dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran dasar rumahtangga (AD/ART).
Apalagi Mayjen TNI (Purn) Suwarno merupakan ketua carteker. Oleh karenanya, sejumlah cabang olahraga (Cabor), langsung menyatakan keberatan, seperti mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung KONI DKI Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1) petang.
Nota keberatan disampaikan Widodo, perwakilan dari Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta. Menurutnya, jangan sampai ada yang dilanggar di dalam pelaksanaan Musorprovlub.
Hal yang mengejutkan sehingga bergulir gelombang protes, karena wakil ketua carteker M Taufik yang kebetulan dikenal sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, tiba-tiba menyebut ada Mayjen TNI (Purn) Suwarno dari 10 nama bakal calon yang mendaftar.
Sedangkan dalam rapat koordinasi tersebut, M Taufik malah menyarankan agar Suwarno mundur posisi ketua carteker. Jadi, bukan sebaliknya, meminta Suwarno membatalkan niatnya untuk maju sebagai bakal calon Ketum KONI DKI dalam Musorprovlub yang sedianya akan digelar pada 10 Januari mendatang.
“Yang benar, Suwarno harus mundur sebagai balon. Bukanya dari posisi ketua cartaker. Hal itu jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” sebut Widodo.
Sementara itu Prof Dr Nur Ali, dosen UNJ Jakarta, menegaskan bahwa pencalonan Suwarno sudah menyalahi aturan. Bagaimana mungkin kata dia, seorang wasit ternyata diam-diam masuk dan bertindak selaku pemain.
“Posisi wasitnya menjadi tidak adil. Sebab, wasit juga dia, pemain juga dia. Selain itu, Suwarno merupakan pejabat publik, karena posisinya sebagai Wakil Ketua Umum KONI Pusat,” protes Widodo, mewakili pengurus Cabor yang ada. ■ Red/Goes