JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Belum usai perdebatan terkait impor beras ‘khusus’ dari Vietnam dan Thailand di awal tahun 2018, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan membuka kran masuknya garam ‘industri’ dari luar negeri. Lagi, apa urgensinya dan untuk kepentingan siapa?
“Habis impor beras khusus, terbitlah impor garam industri. Sangat dimungkinan menjadi trend 2018, di mana Pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan terkait impor terhadap kebutuhan pangan lain di Indonesia,” kritik Prof Dr H Dailami Firdaus, anggota DPD RI.
Menurut Senator asal DKI Jakarta tersebut, Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang, kenapa harus melakukan impor garam? Bahkan, kali ini dengan tambahan kata ‘industri’ (garam industri), dikarenakan belum dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri
Pemerintah pun, sebut Prof Dailami, kembali mengulang pernyataan sebagai alasan bahwa impor tak akan mengangu produksi dalam negeri. Melalui pernyataan dari Menko Maritim terkait kebijakan impor garam ‘industri’ tersebut, sudah direkomendasikan pada akhir tahun di dalam rapat koordinasi.
“Saya menyikapi hal itu sebagai masalah klasik dengan solusi klasik. Sebab, di tahun kemarin, kita pun pernah mengalami hal serupa. Jadi, setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, sebenarnya itu wujud keberpihakan kepada siapa?” Begitu tanya Senator yang akrab dengan panggilan Bang Dailami tersebut.
Sementara itu sejauh pengamatan Bang Dailami, jika hal tersebut ditanyakan kepada instansi terkait (Pemerintah-red), impor garam ‘industri’ akan dilakukan selama belum siap diproduksi. Selain itu juga karena faktor cuaca.
“Menurut hemat saya seperti ada yang putus disini. Program-program Pemerintah menjadi seperti seremonial saja atau hanya sekedar untuk mengugurkan kewajiban, tanpa ada tujuannya dan ini selalu terjadi berulang-ulang,” katanya.
Ditambahkan dia bahwa siap tidak siap atau suka tidak suka, Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang dirasa berpihak kepada rakyat. Sekarang ini, masyarakat sudah cerdas dan siap mendukung segala program Pemerintah.
“Namun yang penting, masyarakat menunggu sebuah kebijakan yang konstruktif edukatif, sebagai perwujudan keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat,” ucap Bang Dailami, menyudahi wawancara dengan POSBERITAKOTA, Minggu (21/1). ■ Red/GOES
