JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Langkah kebijakan impor beras khusus yang dilakukan Pemerintah, semakin mengundang banyak pertanyaan. Karena untuk jumlah 500.000 ton saja, Bulog menyediakan anggaran sebesar Rp. 15 triliun. Nilai uang sebesar itu, seperti dikatakan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti, sebuah angka yang sangat fantastis.
“Nah jika dikalkulasikan, maka harga beras tersebut berada diangka Rp 30.000 setiap satu kilogramnya, dong!” Begitu Prof Dr Dailami Firdaus, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta, melontarkan analisanya dengan nada tanya.
Pada bagian lain, sesuai informasi yang diterima Prof Dr Dailami dari hasil RDPU dengan para pakar di DPD RI Komite 2, Prof Bustanul Arifin selaku Guru Besar Universitas Lampung (UNILA) mengatakan bahwa selama Pemerintahan Jokowi-JK tercatat telah melakukan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai sekitar Rp 16, 9 triliun dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2017).
“Jadi, jika melihat atau berdasarkan data-data di atas, maka impor beras khusus ini tentu menyimpan banyak kejanggalan. Urgensinya untuk apa? Lantas, kenapa harus impor disaat memasuki musim panen?” Tegas Senator asal DKI Jakarta dengan nada heran.
Prof Dr Dailami menambahkan bahwa nilai yang begitu besar dan dengan harga yang bila dikalkulasikan sekitar Rp 30.000/kg, maka sudah bisa dipastikan di atas harga beras premium. “Pertanyaan berikutnya, golongan masyarakat mana yang akan mengkonsumsi beras tersebut?”
Oleh karenanya, menurut dia lebih lanjut, sudah jelas tidak akan tersentuh oleh kalangan masyarakat bawah atau masyarakat yang membutuhkan. Apalagi dengan nilai jual yang terlalu tinggi, di atas angka pasaran besar yang selama ini dijual di masyarakat berkisar antara Rp 8000 – Rp 13.000/kg.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah kestabilan harga dan pengendalian harga pasar. Dengan nilai yang dianggarkan oleh Bulog untuk impor beras khusus, saya yakin bila itu digunakan untuk operasi pasar, kemungkinan besar akan memberikan dampak yang baik untuk kestabilan harga,” tutur Bang Dailami, panggilan akrab Prof Dr Dailami Firdaus yang juga anggota Komite II DPD RI.
Dalam telaah dia lebih lanjut bahwa pekerjaan rumah mengenai pangan ini masih banyak sekali. Lantas jangan semua diberikan solusi dengan cara membuka impor. Lebih parah lagi dengan berdalih karena ketidaksiapan produksi akibat permasalahan cuaca.
“Yang pasti, dalam pelaksanaan impor beras khusus ini, juga akan menjadi perhatian khusus. Harapan saya supaya diawasi secara utuh oleh instansi-instansi terkait dalam seluruh pelaksanan kebijakan impor tersebut,” tutup Bang Dailami yang secara pribadi, tetap menyayangkan dikeluarkannya kebijakan tersebut. ■ Red/GOES
