BEKASI (POSBERITAKOTA) – Bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang serba sulit, sekelompok pemuda dan mahasiswa melontarkan protes keras dengan menyampaikan aspirasinya ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TK II Kabupaten Bekasi.
Mereka meminta agar wakil rakyat (DPRD Bekasi-red), membatalkan pengadaan baju dinas bagi Bupati/Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp 1 miliar untuk setiap tahunnya. Itu dinilai tak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Yang jelas, itu merupakan pemborosan uang rakyat. Karenanya, perlu dihapus anggaran sebesar itu,” protes Jaelani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pelita Bangsa.
Dalam aksi tersebut terdapat sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI). Mereka berharap anggaran dengan nilai uang cukup besar, tak terserap dalam 2018 ini.
Ada sejumlah tuntutan mahasiswa dan pemuda. Pertama, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuka informasi publik, agar masyarakat bisa melakukan pengawasan pembangunan dan kesejahteraan wilayahnya melalui website.
Tuntuan kedua Pemkab supaya melibatkan mengikutsertakan masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD. Sebab, itu menjadi urat nadi kehidupan sebuah daerah.
Aksi tersebut direspon dan ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris. Bahkan apa yang menjadi aspirasi, siap dijadikan program evaluasi bagi eksekutif (Bupati) dan legislatif (DPRD). ■ RED/WAN/AYS