E-KTP Tercecer di Bogor, PROF DAILAMI FIRDAUS Sebut Pemerintah Gagal Jaga Hak Privasi Warganya

JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Geger penemuan e-KTP di Bogor hendaknya jangan dipandang sebelah mata atau sepele. Terlebih lagi barang bukti KTP elektronik yang tercecer di jalan itu merupakan milik warga Sumatera Selatan (Sumsel).

Sedangkan munculnya pernyataan bahwa e-KTP yang rusak dan terjatuh, karena sedang dipindahkan dari gudang sementara di Jakarta ke gudang besar di Bogor. “Alasan yang dikeluarkan dinas terkait, jelas kurang tepat,” ucap Prof Dr H Dailami Firdaus, anggota DPD RI asal DKI Jakarta.

Menurut dia lagi, kendati kondisi e-KTP rusak, namun permasalahannya bukan sesederhana itu. “Saya pun tidak mau masuk kepada opini berbau politis. Terkait penemuan e-KTP tersebut di wilayah Bogor Jawa Barat, terlepas disana akan berlangsung Pilkada, juga di Sumatera Selatan sendiri,” kata dia.

Prof Dailami berpandangan bahwa titik beratnya, karena e-KTP tersebut ada data pribadi dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang sangat rawan sekali digunakan untuk kepentingan yang kurang baik atau negatif. Malah jangan sampai jatuh kepada oknum yang tidak bertanggungjawab.

Baca Juga:  Pada 2 Maret 2018, KOTA BOGOR Gelar Pesta Rakyat 'Cap Go Meh'

Karenanya, jangan anggap enteng dan remeh kejadian tersebut. Hal itu memperlihatan begitu lemahnya sistem pengamanan yang dilakukan oleh Kemendagri, yakni Disdukcapil.

“Jadi, itu bukanlah keteledoran. Namun jelas-jelas sebuah kelemahan dan memperlihatkan bahwasannya Pemerintah gagal melindungi hak privasi rakyatnya,” tegas Bang Dailami, sapaan akrab Prof Dr H Dailami Firdaus.

Agar tidak mengundang prasangka buruk dan kecurigaan besar, pinta Bang Dailami, Kemendagri harus cepat, tepat serta tegas dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Sebab, selama ini faktanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP. Semoga tidak menjadi opini liar di masyarakat,” harap dia.

Perihal pemusnahan barang bukti e-KTP yang tercecer, menurut Bang Dailami, itu seharusnya dilakukan ketika sudah mengetahui bahwa e-KTP itu gagal atau rusak.

“Bukan pada saat terjadi penemuan seperti saat ini dan sudah ramai diperbincangkan. Justru dengan menghilangkan barang bukti masyarakat akan lebih bertanya -tanya, kenapa baru sekarang dimusnahkannya, pungkasnya. ■ RED/GOES

Beri Tanggapan