JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara, didampingi wakilnya Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.
Dokumen tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo pada rapat paripurna di gedung DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/5).
Dalam sambutannya, Ketua BPK Moermahadi mengatakan pemeriksaan LKPP dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. “Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasi dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN),” paparnya di hadapan undangan rapat paripurna.
Atas ke-87 laporan tersebut, BPK memberikan opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN. Adapun opini di bawahnya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan terhadap 6 LKKL, yaitu pada Kemenhan, Kemenpora, Komnas HAM, Bapeten, LPP TVRI, dan LPP RRI.
“Sedangkan pada 2 LKKL yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat,” papar Moermahadi yang juga didampingi sejumlah auditor BPK.
Menurutnya, berdasarkan perolehan opini tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017. “Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelas Ketua BPK.
Ditambahkannya tentang realisasi pendapatan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.666 triliun dan realisasi belanja negara tahun 2017 sebesar Rp 2.007 triliun.
“Realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan negara tersebut mengakibatkan terjadinya defisit anggaran tahun 2017 sebesar Rp 340 triliun atau 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, realisasi pembiayaan tahun 2017 mencapai Rp 366 triliun sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 25 triliun,” pungkas Ketua BPK. ■ RED/JOKO
