JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta diminta mampu mendata jumlah pendatang baru secara akurat. SKPD ini diminta jangan cuma mendata wajah baru di terminal dan stasiun, melainkan proaktif menyambangi tiap kelurahan dan minta bantuan RT/RW.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dan Triwisaksana. “Jadi, pola pendataan jumlah pendatang dari berbagai daerah yang mendompleng pada arus balik Lebaran harus diperbaiki,” kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/6).
Petugas Dinas Dukcapil jangan cuma mengandalkan pada pendataan di terminal dan stasiun, karena datanya juga asal-asalan. “Jadi, harus aktif mendata di tiap kelurahan, terutama pada kantong-kantong yang ditinggali pendatang baru,” tambahnya.
Taufik juga mengingatkan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menggerakkan Dinas Dukcapil bekerja secara maksimal. “Tahun-tahun sebelumnya pendataan cuma dilakukan asal-asalan sehingga hasilnya tidak akurat. Hal itu terbukti dari banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di jalanan, pasca liburan Lebaran,” katanya.
Menurut dia lagi bahwa data yang dimiliki Dukcapil tidak seimbang kondisi riil di lapangan. Karenanya, Dukcapil harus mampu berkordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk menggerakkan pengurus RT mendata pendatang baru di rumah kos, kontrakan, rusun, apartemen, home industry, pabrik dan lainnya.
Wakil ketua dewan lainnya, Triwisaksana dari PKS menambahkan selain melakukan pendataan secara akurat, juga menggalakkan imbauan kepada masyarakat daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta.
“Selama ini, imbauan terasa amat minim sehingga misinya tidak tersampaikan kepada warga DKI maupun daerah,” kritik Triwisaksana sambil menambahkan sejumlah SKPD terkait, mestinya jauh-jauh hari sudah menggalakkan imbauan tersebut.
Menurutnya imbauan harus sering disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang hendak merantau ke Jakarta harus punya keterampilan yang memadai serta ada keluarga yang menjamin selama proses mencari kerja.
“Kalau datang ke Jakarta tanpa keterampilan dan jaminan dari keluarga atau kolega, maka keberadaanya cenderung akan mengganggu ketertiban umum. Misalnya, hidup menggelandang di jalanan maupun tinggal di bangunan liar yang ujungnya akan berlawanan dengan petugas,” imbaunya. ■ RED/JOKO
