JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Pasca liburan Lebaran, sejumlah harga Sembako secara nasional bukannya turun harga, tapi malah naik. Salah satu contoh adalah harga bawang putih, dari Rp 22 ribu per kilogram menjadi Rp 24 ribu per kilogram.
Kenaikan harga ini disebabkan karena kelangkaan bawang putih yang beredar di pasar. Disinyalir kelangkaan komoditi sembako ini disengaja oleh pihak tertentu dengan tujuan mengeruk keuntungan sepihak secara serakah dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan naiknya harga dan kelangkaan bawang putih ini disebabkan karena ada kebijakan pembatasan kuota impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Atas kebijakan itu Pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan nasional bawang putih sebanyak 400 ribu ton pertahun atau 35 ribu ton perbulan.
“Sedangkan jumlah produksi dalam negeri hanya 6 persen atau sekitar 2 ribu ton per bulan dari kebutuhan nasional, maka jadi langka di pasaran,” ujar Arief di Jakarta, Minggu (1/7).
Arief menduga pembatasan kuota impor ini sengaja dimainkan oleh mafia dan kartel bawang putih untuk memonopoli pasar. Bahkan, lanjut Arief, salah satu pimpinan partai politik (Parpol) pendukung Pemerintah ada di balik mafia dan kartel bawang putih.
“Pembatasan kuota impor ini dimainkan mafia dan kartel bawang putih untuk monopoli pasar. Diduga ada Pimpinan Parpol yang ikut mengatur dan bermain dalam hal ini,” sambung Arief.
Menurut Arief, bawang putih yang diimpor dari China harga pokoknya hanya Rp 5 ribu per kilogram. Kemudian importir menambah biaya transportasi dan menambah laba sehingga harga jual ke pedagang jadi sekitar Rp 10 ribu per kilogram.
Namun karena ada pembatasan kuota, bawang putih jadi langka di pasar membuat harga tidak stabil dan cenderung naik sehingga konsumen harus membayar dua atau tiga kali lipat. “Seharusnya tidak perlu ada pembatasan kuota impor bawang putih, karena kebutuhan nasional kita cukup besar. Impor saja sesuai kebutuhan nasional, ini kok dibatasi kuotanya, ada apa,” tambah Arief.
Ditambahkan dia tidak ada kerugian negara melalui impor bawang putih dengan sistem b to b bersama swasta, namun yang dirugikan adalah masyarakat. “Saya berharap Pak Jokowi mau mengkoreksi kebijakan kuota impor bawang putih,” pungkas Arief. ■ RED/JOKO
