JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hingga Rp 269 miliar untuk membantu daerah penyangga. “Tahun ini kita alokasikan Rp 269 miliar untuk daerah-daerah Bodetabekjur,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai dilantik sebagai Ketua II – Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Senin (2/7).
Menurutnya, besaran bantuan yang diterima oleh setiap daerah penyangga beragam. Bantuan ini diberikan untuk kegiatan yang ada kaitannya dengan program Pemprov DKI Jakarta, seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan sebagainya.
“Jadi, kita harus hormati pengaturannya. Tapi yang pasti DKI Jakarta pun sudah mengalokasikan tidak kecil jumlahnya,” kata Anies selaku Ketua Badan Kerjasama Pemda.
Sebaliknya Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengatakan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dinilai masih kurang. Saat ini, bantuan yang diterimanya hanya sekitar Rp 100 miliar. Padahal, ungkapnya, Banten membutuhkan bantuan hingga Rp 2,5 triliun.
“Kemarin, baru terbatas Rp 100 miliar buat 3 kota. Untuk penanganan banjir saja dibutuhkan reklamasi, terus pembangunan danau itu Rp 2,5 triliun,” katanya.
Dalam kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dikukuhkan sebagai Ketua II – Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Sedangkan Gubernur Banten sebagai anggota/koordinator wilayah Jawa.
Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui SK Ketua APPSI Nomor SK-008/APPSI/V/2018 tentang Penyempurnaan Kepengurusan APPSI.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, mengingatkan pentingnya peran APPSI dalam pembangunan di Indonesia mengingat banyak hal yang harus dikerjasamakan antar pemerintahan provinsi di Indonesia.
“Inilah pentingnya forum ini (APPSI) saling memberikan masukan, banyak hal-hal yang (disinergikan) terkait. Yang paling berat itu Pak Anies. Selain sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi ya (juga) Gubernur Indonesia. Beliau tidak bisa menghalangi penduduk dari Kaltara, dari Papua, (dari mana pun di Indonesia) untuk masuk mencari pekerjaan di Jakarta. Apapun dikerjakan untuk sinergi pembangunan,” kata Tjahjo.
Dia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki APBD terbesar bisa menyisihkan anggarannya untuk penataan daerah penyangga. Sebab, penataan daerah penyangga, berkaitan erat dengan permasalahan di DKI Jakarta.
“Saya pesan ke DPRD DKI lewat Pak Anies anggaran DKI yang besar sisihkan sedikit buat Tangerang, Depok, Bekasi sampai Bogor,” ujarnya. ■ RED/JOKO