JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Dinilai jeblok alias tak becus mengerjakan megaproyek Light Rail Transit (LRT), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus merombak pimpinan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Setelah jabatan direktur utama (dirut) diganti, kini Anies kembali mempreteli jajaran direksi peninggalan Ahok pada BUMD tersebut.
Pada tanggal 11 Juli lalu, Anies mencopot Satya Heragandhi dari jabatan dirut. Pucuk pimpinan PT Jakpro kemudian diserahkan kepada Dwi Wahyu Daryoto. Kini, pada tanggal 23 Agustus, Anies secara diam-diam kembali mencopot dua direksi yakni Direktur Pengembangan Bisnis Hendra Lesmana dan Direktur Keuangan Lim Lay Ming.
Meski Anies tidak menjelaskan secara resmi dirinya merombak pimpinan Jakpro, namun banyak pihak berpendapat bahwa hal ini erat hubungannya dengan pembangunan LRT Jakarta yang molor dari target.
Sebagaimana diketahui, proyek raksasa pembangunan LRT fase pertama yang dimulai sejak 2015 mestinya ditargetkan beroperasi sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Namun hingga berlangsung Asian Games sejak tanggal 18 Agustus, sistem transportasi kereta ringan ini belum juga dapat dioperasikan sehingga Indonesia tidak dapat memamerkan hasil pembangunan kereta modern tersebut kepada tamu pesta olahraga yang diikuti 45 negara tersebut.
Khususnya tentang proses perombakan pimpinan Jakpro, Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka perombakan jajaran direksi di beberapa perusahaan daerah dan perusahaan patungan (joint venture) milik Pemprov DKI.
Pansel tersebut diketuai oleh Irham Dilmy, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Irham pun mengamini perombakan yang baru saja terjadi di tubuh Jakpro. “Iya, betul, kemarin ada perombakan lagi dua direksi. Jabatan Pak Hendra Digantikan oleh Pak Hanief Arie Setianto dan Pak Lay Li Ming diganti Ibu Yuliantina Wangsawiguna,” katanya di Jakarta, Jumat (24/8).
Dia mengatakan fit and prophertest untuk mencari direksi baru Jakpro dimulai sejak tiga minggu lalu. Berdasarkan hasil tes, tim UKK BUMD DKI memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI sebagai pemegang saham utama. Kami menyarankan untuk diganti,” ungkapnya. ■ RED/JOKO