JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah cukup bagus dalam pelayanan masyarakat dan merealisasi janji kampanye. Namun sayangnya Anies dinilai lemah dalam perombakan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya eselon dua, sehingga dimanfaatkan pihak tertentu mencari keuntungan pribadi.
Berawal dari situ, massa yang tergabung dalam Elemen Bahagiakan Jakarta (baja) menggelar orasi di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/10). Gubernur Anies bersama Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) harus melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang koruptif, yang selama ini berlindung dari gubernur DKI sebelumnya. Pecat saja pimpinan SKPD yang merongrong pemerintah,” kata Kordinator Elemen Baja, Bobby Khana, di lokasi unjuk rasa.
Bobby mengungkapkan bahwa ada sederet kasus korupsi yang dilakukan para pejabat era 2012-2017, namun hingga kini orangnya justru masih bebas memegang jabatan strategis di Pemprov DKI. Karenanya, Elemen Baja berharap Anies berani merombak pejabat dengan prima sesuai hak prerogatif yang dimilikinya, tanpa adanya intervensi dari manapun dan sesuai dengan mekanisme hirarki yang berlaku.
“Sekarang ini masih ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), dibiarkan menggantung kosong. Sementara beberapa waktu lalu penggantian jabatan baru pun ditengarai penuh dengan praktik KKN dan personalnya pun cenderung tidak berubah. Masih diisi figur lama yang berpotensi besar melakukan korupsi,” papar Bobby.
Apalagi posisi Wagub DKI Jakarta masih kosong, sejak ditinggal Sandiaga Uno yang maju jadi Cawapresnya Prabowo Subianto, sehingga kekosongan ini justru dimanfaatkan untuk semakin melemahkan kewenangan gubernur.
Bobby mendesak Anies agar mengawasi kinerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat DKI yang berperan aktif di balik perombakan jabatan eselon dua. “Karena mereka justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi,” terang Bobby.
Selain itu, Gubernur diminta harus memecat para anak buahnya dalam 1-2 bulan ini yang terindikasi korupsi, baik pejabat baru maupun lama dan yang akan segera dilantik. Usai berorasi, puluhan massa meninggalkan Balaikota. ■ RED/JOKO