JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memastikan pihaknya secara terbuka akan menerima usulan legalisasi becak dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). “Becak bisa dilegalkan asal dengan syarat-syarat yang ketat serta diatur dengan benar,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/10).
Hal itu dikemukakan menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang dengan tegas akan menolak revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang akan mengakomodasi becak.
Prabowo mengatakan bahwa penolakan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Prasetio. “Namun hal itu harus disepakati bersama-sama oleh semua anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang. Jadi, nggak bisa semata-mata menolak sendirian. Tapi harus melalui sidang paripurna. Lewat paripurna bisa divoting itu,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Meski begitu, Prabowo juga menolak bila revisi Perda ini dinilai hanya untuk memuluskan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat Pilkada DKI 2017 lalu.Menurutnya, Anies merombak aturan ini untuk menata kembali becak agar bisa bersaing dengan moda trasportasi lainnya di Jakarta. “Sebab becak dirasa masih banyak warga DKI Jakarta yang membutuhkan moda transportasi itu,” kata Prabowo.
Tidak bisa disangkal bahwa saat ini ada sebanyak 1.685 unit becak yang beroperasi di Jakarta yang tersebar di kawasan pasar tradisional dan permukiman. Masing-masing becak dipasangi stiker sebagai tanda mereka telah didata dan boleh beroperasi. Namun, ribuan becak tersebut tetap dilarang beroperasi di jalan protokol, melainkan hanya di kawasan perkampungan. ■ RED/JOKO