JAKARTA [POSBERITAKOTA] ■ Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta menggelar focus group discussion (FGD) yang membahas tema ‘Polemik Pembakaran Bendera Kalimat Tauhid Akankah Mengancam NKRI’. Diskusi yang dihadiri sejumlah kader ormas dan tokoh masyarakat berlangsung di Rumah MPW PP DKI Jakarta, Pejaten, Jakarta Selatan.
Diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPW PP DKI Jakarta, Thariq Mahmud yang menghadirkan sejumlah narasumber ahli di bidang keagamaan. Kegiatan yang berlangsung ramai dan tertib itu juga dihadiri Plt Bakesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakrie.
“Tujuan diselenggarakan FGD ini untuk berkontribusi kepada pemerintah menciptakan situasi yang kondusif,” ujar Thariq, Sabtu (27/10).
Salah satu narasumber dalam FGD tersebut, Wasekjen Lembaga Dakwah PB Nahdlatul Ulama, M Imaduddin. Menurutnya bendera yang dibakar oleh oknum Banser di Garut, Jawa Barat, pada peringatan Hari Santri, 22 Oktober lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Tersangka Uus selaku pembawa bendera, sudah ditangkap oleh polisi. Dari keterangan polisi, bahwa Uus sengaja memesan bendera HTI dan pernah menjadi simpatisan HTI,” ujarnya.
Imaduddin menambahkan bahwa dari investigasi internal GP Ansor, dari lima titik peringatan Hari Santri yang digelar di Garut semuanya diduga disusupi oleh oknum pembawa bendera HTI.
“Saat peringatan Hari Santri itu sebenarnya sudah ada kesepakatan tidak boleh mengibarkan bendera apapun selain Merah Putih. Bahkan bendera NU sekalipun tetap dilarang. Motif Uus masih diselidiki polisi dan saat ini HP miliknya yang dijual sedang dicari,” ungkap Imaduddin.
Dalam kesempatan itu, Imaduddin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama umat Muslim agar tidak mudah terprovokasi suatu aksi yang berupaya memecah belah atau mengadu domba.
“Kita harus lebih arif dalam bertindak dan harus bisa membedakan apa itu bendera, apa kalimat tauhid. Bendera itu identitas kelompok, tapi tauhid itu identitas bersama tidak ada simbolnya,” tegasnya.
Intinya, Banser yang bernaung di bawah GP Ansor dan PBNU menegaskan bahwa akan selalu mengawal Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sepakat, Pancasila sebagai dasar negara. Kita menolak kelompok dan ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan paham lain,” tandasnya. ■ RED/JOKO