JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata ngeper juga kalau sejumlah pimpinan eselon dua pada ngambek dan akan berdampak pada serapan APBD 2018. Untuk itu, ia memilih menunda pengumuman hasil lelang jabatan pada 14 SKPD yang saat ini dipimpin pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
Ia mengatakan, sebenarnya lelang jabatan untuk mengisi posisi sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kosong telah rampung. Hasilnya ditargetkan akan diumumkan pada bulan ini. Namun di bulan Desember yang hampir berakhir ini ternyata Anies belum juga mengumumkan hasil lelang jabatan itu dengan alasan Pemprov DKI masih fokus menyelesaikan serapan anggaran tahun 2018.
“Saya khawatir pengumuman lelang jabatan akan mengganggu proses serapan anggaran jika diumumkan saat proses itu belum rampung,” ujarnya di Balaikota, Minggu (23/12).
Diakuinya bahwa pimpinan SKPD tersebut sedang dag dig dug sehubungan rencana penggantian jabatan setingkat kepala dinas. “Tapi saya berharap jangan sampai target soal rotasi jabatan itu justru mengganggu capaian anggaran. Biarlah mereka fokus menyelesaikan tagihan-tagihan proyek yang berdampak pada penyerapan APBD,” kata Anies.
Penyerapan APBD 2018 saat ini secara persentase masih di kisaran kepala tujuh. Tapi setelah pembayaran sejumlah proyek dilakukan diperkirakan penyerapan bisa lebih dari 85 persen.
Menurutnya banyak pelaksana tugas (Plt) yang bertanggung jawab terhadap serapan anggaran di masing-masing SKPD. Para Plt itu posisinya akan digantikan oleh pejabat definitif hasil lelang jabatan.
Karena itu, Anies memutuskan hasil lelang jabatan akan diumumkan setelah serapan anggaran beres. “Pengumuman diusahakan pada akhir bulan ini atau selambatnya awal Januari dan langsung ditindak lanjut dengan pelantikan,” papar Anies.
Saat ini untuk pejabat Plt ada 14 orang dengan golongan pangkat IV/c dan IV/b yang dilelang. Dua di antaranya dibuka secara nasional, yakni Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Adapun yang dibuka untuk lingkungan DKI yakni kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Wakil Walikota Jakarta Timur dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. ■ RED/JOKO