BEKASI (POSBERITAKOTA) – Seharusnya dana insentif alias honor untuk RT dan RW di wilayah Kabupaten Bekasi tak perlu macet lagi. Sebab kebijakan tersebut, selain sudah diputuskan oleh Bupati Neneng Hassanah Yasin saat itu, juga telah dianggarkan setelah mendapat persetujuan anggota legislatif (DPRD TK II Kabupaten).
Namun pada faktanya mulai periode 2019 ini, kenapa harus tersendat atau macet lagi? Patut diduga ada sistem administrasi yang tak beres, terutama di tingkat wilayah Kabupaten Bekasi, karena sejak paruh 2018 lalu justru lancar.
Karena itu, ribuan RT dan RW se-wilayah Kabupaten Bekasi, mempertanyakan keterlambatan pemberian insentif (honor) yang tidak seperti biasanya. Justru mulai awal 2019 ini, kembali terjadi keterlambatan pemberian dalam bentuk transfer ke rekening pribadi kalangan RT dan RW yang telah didata secara administratif.
Jadi, jangan harap honor yang kini sudaj mencapai Rp 500 ribu bagi RT dan RW, bakal ditingkatkan kembali sebesar Rp 1 juta. Indikasinya, karena sekarang ini saja pembagiannya masih sering tersendat-sendat. Seharusnya, Bupati Bekasi pengganti, bisa cepat tanggap.
Bupati Bekasi yang saat itu masih dijabat Neneng Hassanah Yasin, pernah memberi ‘iming-iming’ adanya kemungkinan itu. Janji honor bakal dinaikkan, kata dia, akan dilihat lebih dulu berdasarkan kemapuan Pemkab melalui ketersediaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
“Jika sampai akhir Pebruari 2019 ini pemberian honor masih tertunda, jelas patut dipertanyakan. Seharusnya, Pemkab Bekasi yang sudah punya sistem administrasi baik, jangan lantas mengulur-mengulur pemberian hak bagi RT dan RW, karena memang sudah merupakan keputusan Bupati Bekasi,” ucap Abdullah, Ketua RW 24 di wilayah Babelan, Bekasi, kepada POSBERITAKOTA, Kamis (21/2). ■ RED/GOES