SENTANI (POSBERITAKOTA) – Dalam rangka pelaksanaan membangun 12.000 unit perumahan di Papua pada tahun 2019, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Papua, Maladikin Soltief melakukan rapat koordinasi bersama PKRI (Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia) yang berlangsung di ruang kerja Kasatker di Jayapura, Jumat (22/3).
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya, Ketua PKRI, Stevanus Wetipo, Kepala Suku besar Lembah Baliem, Alex Silo Soekarno Doga yang juga adalah Ketua Dewan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), kordinator PKRI dari 29 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua dan koordinator PKRI dari 12 Kabupaten/kota Papua Barat.
Dalam kesempatan itu, Soltief menyatakan terima kasih kepada PKRI karena sudah untuk kesekian kalinya bertemu dalam rangka bersama-sama ikut memperjuangkan hak-hak rakyat untuk memperoleh perumahan termasuk para veteran ,pejuang Pepera, Trikora, Kepala Suku dan tokoh agama yang tersebar di 29
Kabupaten dan Kota.
Langkah kedepannya, lanjut dia, banyak hal yang dapat dilakukan untuk pembangunan perumahan layak huni dan perumahan swadaya. Ini adalah program Nawacita Presiden di bawah Dirjen Perumahan terutama untuk masyarakat golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Program perumahan secara gratis seperti ini baru terjadi di era Presiden Joko Widodo. Dan, dalam rangka menyejahterakan masyarakat lewat perumahan layak huni dan Swadaya ini kita akan bangun perumahan dari honai (rumah adat) ke honai.
“Saya selalu mengatakan bahwa kalau mau melihat Indonesia sejahtera, lihatlah Papua,” tegas Soltief yang disampaikan setelah melihat kenyataan bahwa memang dari segi perumahan, Papua belum sejahtera, dan perlu penambahan kuota pembangunan perumahan untuk tahun-tahun berikutnya.
Dia juga menegaskan bahwa di tahun 2019 ini, kita akan bangun 175 rumah layak huni dan 12.000 unit rumah swadaya di 29 Kabupaten dan Kota. Itu berarti tiap Kabupaten mendapatkan jatah 413 unit rumah swadaya.
Dalam rangka itu perlu koordinasi semua pihak baik pihak kementerian, TNI/Polri dan masyarakat adat. Di Papua, kata Soltief yang menjadi penentu adalah masyarakat adat para Kepala Suku.
“Saya pernah berbicara dengan Panglima. Beliau mengatakan, kalau memang diperlukan dia akan siapkan pesawat untuk menjemput para Kepala Suku di sini,” sebut Soltief.
Saat bertemu dengan Pak Menteri (Menteri PUPR), ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa di Papua adat merupakan tolok ukur kekuatan dalam masyarakat, mulai dari daerah pegunungan sampai ke lembah sampai pantai dan pulau-pulau. Adat menyatukan semua masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama.
“Biar ada Pemerintah, tapi ki-tong pung adat ini, para Kepala Suku bicara masyarakat dengar,” sebut Soltief sambil menambahkan bahwa Papua ini aman terkendali bila tokoh-tokoh adat, tokoh agama ikut dalam sistem dan berikan penghormatan tertinggi karena terus terang mereka berdiri di depan semua masyarakatnya ikut.
Ditambahkannya bahwa hal itu sambil melihat ke arah Kepala Suku besar Lembah Baliem, Alex Silo Soekarno Doga.
Maka mari kita bersama-sama ikut membangun dan mengais rezeki bersama. Jangan yang menikmati orang lain, yang pikul gerobak orang lain lalu kita bagaimana.
“Sebagai akhir kata, marilah kita bangun daerah kita sama-sama. Sebab, tanpa ki-torang, siapa lagi. Itu adalah tujuan dari pemerintah,” sebutnya.
Terima Kasih ke Presiden.
Sementara itu Ketua PKRI, Stevanus Wetipo dalam dialog tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Desa PDTT ( Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia), Eko Putro Sandjojo, melalui Dirjen PPMD yang mana telah melakukan koordinasi terus menerus sehingga sepakat untuk melaksanakan workshop untuk penguatan kapasitas aparatur desa/kampung di hotel Kaisar Jakarta 4 -6 Mei 2018 dengan melibatkan kader intelektual dari 41 Kabupaten di Tanah Papua.
Harapan PKRI adalah tindak lanjut workshop Kabupaten/Kota di Tanah Papua karena PKRI juga sudah melakukan koordinasi secara maksimal dengan pihak terkait dengan tetap mengacu pada kebijakan lokal untuk merumuskan seluruh kebijakan sesuai dengan adat dan budaya masyarakat setempat.
Tentunya PKRI juga bertemu dengan tokoh adat Kepala Suku besar Lembah Baliem, Alex Soekarno Doga yang mana beliau telah membuka kerjasama dengan Mabes Polri melalui kegiatan Binmas Noken di Monumen tokoh pejuang Pepera, Silo Soekarno Doga di kampung adat Merah Putih Hulo Gatnem, Kabupaten Jayawijaya Papua Kamis (14/3/2019) petang.
Sedangkan tujuan kerjasama dengan Binmas Noken Polri ini tidak lain dalam rangka menyejahterakan masyarakat Papua melalui kegiatan pertanian dengan membuka lahan-lahan tidur untuk dikelola secara baik, kegiatan peternakan dan lain-lain yang sudah mulai dilakukan sejak 2018 lalu.
Dalam kesempatan rapat kordinasi tersebut beberapa koordinator PKRI di beberapa Kabupaten terutama kabupaten-kabupaten di perbatasan menyampaikan juga aspirasi mereka berkaitan dengan peruntukkan pembangunan perumahan dan spesifikasi kondisi sosial masyarakat di perbatasan.
Demikian halnya dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh beberapa kabupaten pegunungan.
Kepala Suku Alex Doga menyampaikan terima kasih pada Kasatker Soltief atas kesediaannya melakukan rapat koordinasi dan berharap kerjasama yang baik ini terus saling bersinergi untuk semua pihak yang terlibat.
Sebagai Kepala Suku besar di Lembah Baliem dia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, juga kepada TNI dan Polri atas semua upaya mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera. ■ RED/GOES
