JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Pencanangan Proses Integrasi Data Keluarga Satu Pintu dan Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga serta Pembukaan Rakerda Dinas PPAPP. Kegiatan ini melibatkan seluruh kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Jakarta yang berlangsung di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3).
Dalam sambutannya, Anies mengapresiasi peran para kader PKK, yang terkonsentrasi pada kader Dasawisma, atas peran besarnya dalam proses Integrasi Data Keluarga Satu Pintu di Jakarta.
“Siapa yang paling menjangkau masyarakat? Adalah ibu-ibu yang ada di lingkungannya, yakni kader Dasawisma PKK. Saya sampaikan apresiasi atas kerja kerasnya dalam proses pendataan Integrasi Data Keluarga Satu Pintu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia,” ujar Anies.
Kegiatan pencanangan tersebut ditandatangani Ketu TP PKK DKI Jakarta Ferry Farhati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuti Kusumawati. Dengan demikian pihak dari pemerintah diwakili Dinas PPAPP dan para istri PNS DKI serta unsur masyarakat mulai bersinergi melakukan pengumpulan data tersebut.
Sebanyak 70.902 kader Dasawisma PKK di wilayah DKI Jakarta telah berperan untuk mendata, menggerakkan, dan menyampaikan informasi kebijakan pemerintah. Kader Dasawisma juga mendata individu, keluarga, dan hunian yang nantinya terangkum dalam bank data Jakarta Satu. Data ini lantas menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, sehingga masalah teridentifikasi dan dapat mengambil kebijakan secara tepat.
“Kita di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki kekayaan informasi yang sangat praktis, berdasarkan kondisi di lapangan. Sehingga, kita tahu persis apa yang kurang dan kita bisa menyusun program dengan benar sesuai kondisi lapangan,” papar Anies.
Ia pun berpesan bahwa dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu, PKK perlu menguatkan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu (PPKKSP) di RPTRA, Rusun, dan lokasi-lokasi kumuh. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) harus dilakukan secara berkelanjutan, karena memiliki fungsi dalam menyiapkan data individu, keluarga dan data lingkungan yang up-to-date serta mudah diakses oleh seluruh pihak.
Anies juga mengimbau para jajaran SKPD untuk memperlakukan kader Dasawisma sebagaimana partner/rekan dalam menentukan kebijakan.
“Saya minta teman-teman di SKPD memanfaatkan data dari para kader Dasawisma ini secara optimal. Perlakukan mereka seperti partner dalam bekerja karena nantinya Pemprov DKI akan bisa mengukur perubahan kondisi keluarga Jakarta secara tepat,” tandasnya. ■ RED/JOKO/G