JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat kembali didemo oleh massa pendukung capres, Sabtu (4/5). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh ratusan emak-emak dari sejumlah relawan dan organisasi massa yang pro terhadap Paslon Prabowo-Sandiaga.
Mereka menggelar orasi di depan kantor KPU sambil membentangkan spanduk sepanjang panjang dan sejumlah poster yang intinya meminta KPU bersikap adil dalam menyelenggarakan Pilpres. Spanduk itu antara lain bertuliskan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo-Sandi yang diklaim telah memenangi Pilpres 2019.
“Selamat atas Prabowo-Sandi Sebagai Presiden Wakil Presiden 2019-2024 Indonesia Menang, Kita Rajut Kembali Persaudaraan, Jaga Persatuan dan Kesatuan, Adil dan Makmur untuk Indonesia, Indonesia menang, Selamat datang presiden baru, selamat datang Indonesia adil dan makmur, ciptakan kerukunan kita wujudkan cita-cita bersama, satukan langkah, bulatkan tekad kita untuk Indonesia jaya, Indonesia menang,” demikian tertulis di spanduk.
Sebelum menggeruduk gedung KPU, ratusan emak-emak tersebut mengikuti diskusi yang berlangsung di kantor Seknas Prabowo-Sandi di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, yang berjarak sekitar 400 meter dari KPU.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Prof Dr Amien Rais dan pakar Information Tecknology (IT) yang intinya menuding perangkat IT milik KPU mencurigakan.
Demo ini juga bertepatan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional KPU. Hingga saat ini KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara.
Ketua KPU Arief Budiman mengaku merasa terganggu dengan adanya sekelompok massa yang berdemo setiap hari di KPU. Sebab, para anggota KPU terus bekerja untuk menghitung dan rekapitulasi suara pemilu 2019.
“Tentu mengganggu ya. Misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar masuknya, dua pintu yang kita punya kalau biasanya demo berfokus di 1 pintu kita masih bisa gunakan pintu 1 pintu yang lain,” kata Arief.
Arief berharap agar ke depan masyarakat memahami aturan itu. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak kembali berdemo di depan Kantor KPU.
“Jadi ruang itu kan sudah disediakan oleh undang-undang. Kalau ada dugaan pelanggaran prosedur misalnya, pelanggaran administratif misalnya, itu silakan dilaporkan ke Bawaslu, kalau ada dugaan pelanggaran etik silakan dilaporkan ke DKPP dan kalau ada perdebatan perbedaan tentang hasil pemilu silakan nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi saya berharap jangan menyelesaikan persoalan pemilu di jalanan, tapi diselesaikan melalui ruang-ruang yang sudah disediakan menurut ketentuan UU,” tutup Arief.
Sebelumnya di kantor Seknas Prabowo-Sandi, narasumber Prof Dr Amien Rais, mantan anggota DPR RI Marwan Batubara (Ketua Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas), Praktisi IT Sahabat PADI ITB Hairul Anas Saudi, Forum API Akhmad Syarbini, Koordinator Tim Relawan IT PADI Mustofa Nahrawardaya, Pakar IT Alumni Jerman, Rustamaji dan lain-lain, melakukan diskusi soal kinerja KPU yang dituding berat sebelah.
“Sebagian dari masyarakat di Tanah Air sama sekali tidak percaya kepada KPU. Kami menolak rapat pleno KPU yang akan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Mei nanti,” kata Amien. ■ RED/JOKO/S