PALEMBANG (POSBERITAKOTA) – Dalam 10 tahun terakhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp 211 miliar untuk perkuatan permodalan koperasi dan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPDB KUMKM Kemenkop dan UKM Braman Setyo, saat menjadi panelis pada peringatan Hari UMKM Internasional 2019 yang diselenggarakan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia wilayah Sumsel, di Palembang, Selasa (2/7) kemarin.
“Penyaluran dana bergulir di Sumsel terbilang cukup intensif. Itu jumlah yang tidak sedikit, dimana Sumsel menduduki posisi kedelapan dari 34 provinsi di Indonesia”, kata Braman.
Karenanya Braman mengajak para pelaku UMKM untuk dapat mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya. Jadi, berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan.
“Beberapa keunggulan LPDB KUMKM adalah bunga yang sangat murah. Yakni, 4,5 persen pertahun menurun untuk sektor usaha mikro dan kecil, 5 persen untuk sektor riil, dan 7persen untuk koperasi”, jelas Braman.
Keunggulan lainnya, lanjut Braman, selain sebagai akses permodalan, LPDB KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya. “Salah satu kendala UMKM mengakses kredit itu biasanya terkait agunan. Di LPDB cukup menyiapkan agunan sebesar 30% saja, karena selebihnya dicover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida”, ujar dia.
Braman mengakui bahwa komunitas-komunitas usaha yang menjadi binaan ICSB merupakan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi, komunitas tersebut didominasi kaum perempuan. Sehingga diharapkan dapat bersatu dan berkembang bersama dalam sebuah Koperasi Wanita (Kopwan).
Dengan bergabung bersama Kopwan, Braman meyakini bahwa penyaluran dana bergulir di Sumsel bakal semakin deras lagi. “Banyak bukti sukses di daerah lain, Kopwan sukses dalam menyerap dana bergulir untuk kebutuhan modal anggotanya. Bahkan, ada satu Kopwan yang bakal dijadikan sebagai Role Model karena menerapkan sistem tanggung renteng”, imbuh Braman.
Untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta. “Cukup menghubungi Dinas Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelayakan usahanya. Kita sudah ada koordinasi terkait hal itu”, papar Braman lagi.
Sementara itu Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengungkapkan bahwa UMKM merupakan komunitas terbesar yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, pihaknya amat concern dalam program pemberdayaan UMKM.
“UMKM tak hanya ada di kota, melainkan banyak juga di desa-desa. Maka, kita memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM”, pungkas Herman. ■ RED/RIZAL BK/GOES
