JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Situasi di Kabupaten Memberamo Tengah saat ini mencekam usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Demokrat atas nama caleg partai tersebut, Berius Kogoya, dan gugatan Partai PDI Perjuangan atas nama Mendika Soa.
Situasi memanas dan mencekam sejak keputusan MK tersebut, malah membuat Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak yang juga adalah Ketua DPC Partai Demokrat tidak berani masuk Kabakma, Ibukota Kabupaten Memberamo Tengah. Tidak hanya itu saja, KPUD yang ingin melaksanakan pleno kemarin dibatalkan karena diketahui masyarakat tetap menuntut agar Berius Kogoya dan Mendika Soa diposisikan kembali sebagai pemenang pileg sesuai fakta surat suaranya yang ada.
Hal ini disampaikan oleh Berius Kogoya, caleg dari Partai Demokrat yang permohonan gugatannya ditolak oleh MK. Berius Kogoya adalah Ketua DPRD Kabupaten Memberamo Tengah. Menurut dia, tersingkirnya dirinya dan Mendika Soa tidak lain karena Komisioner KPUD ditekan oleh Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, agar meloloskan yang lain. Bukti akan hal itu sudah dipaparkan oleh Ketua KPUD, Engel Pagawak dalam kesaksiannya di MK kemarin.
Menurut Berius Kogoya, karena sulit bisa melaksanakan pleno di Kabakma, KPUD berencana mau melaksanakan pleno di tempat lain yakni di Ibukota Kabupaten Jayapura, akan tetapi masyarakat tetap menuntut pleno mesti dilaksanakan di Kabakma. Itulah yang membuat situasi di Memberamo Tengah makin mencekam. Berius Kogoya melukiskan situasi tersebut seperti bom waktu yang kapan saja bisa meledak sewaktu-waktu.
Sebagai seorang penggiat partai, Berius Kogoya, merasa bahwa keputusan MK sangat tidak bijaksana. Namun begitu secara konstitusi sudah diputuskan dan mesti menerimanya. Namun, dia merasa bahwa MK tidak melihat kondisi riil di daerah yang sedang terjadi sampai detik ini dari dampak keputusannya yang keliru.
“Saya merasa perlu membuka ruang ke publik supaya semua orang termasuk MK tahu suasana yang terjadi sekarang ini di Memberamo Tengah paskah keputusan MK. Tentu saja sangat mencekam akibat keputusan MK yang keliru itu,” sebutnya.
Apalagi, tambahnya, rakyat tahu bahwa dirinya adalah pemenang di lapangan tetapi digeserkan oleh perintah penguasa daerah di Memberamo, dan itulah yang membuat suasana makin memanas katanya.
“KPU lakukan penggeseran nomor urut tersebut atas dasar perintah penguasa daerah setempat. Saya digeser ke nomor urut 4. Saya tidak bicara indikasi, curiga dan sebagainya. Namun saya bicara tentang data dan fakta di lapangan. Karena, masyarakat tahu saya menang dengan menempati nomor urut pertama yang mana hal ini sudah diakui sendiri oleh Ketua KPUD di MK sebagai fakta persidangan. Tapi MK tampaknya bergeming dengan fakta itu. Kemudian memilih memutuskan menolak yang benar dan menerima yang salah,” jelas Berius Kogya.
Hingga saat ini rencana pleno di Kabupaten Memberamo Tengah masih belum jelas nasibnya, karena Komisioner KPUD Memberamo Tengah tidak berani masuk Ibukota Kabupaten.
Rencana dimundurkan besok, dan besok kemungkinan besar tidak bisa karena masyarakat menuntut harus dilaksanakan di Kabakma, bukan di Ibukota Kabupaten Jayapura.
Atas situasi tersebut di atas Berius Kogoya memohon agar pimpinan tertinggi Partai Demokrat yang adalah Presiden keenam RI bisa membaca situasi yang mencekam di Memberamo Tengah. Juga secara bijak mengatasi permasalahan di atas dengan mengambil sebuah kebijakan yang adil demi masa depan partai dan masa depan Memberamo Tengah.
“Saya mohon kepada Bapak SBY agar memutuskan secara bijaksana dan jeli melihat tindakan bupati membunuh kader partai sendiri dan ini tindakan yang tidak terpuji. Partai demokrat hadir untuk mempersiapkan figur, mempersiapakn orang untuk jadi pemimpin, bukan untuk membunuh karakter orang,” jelas Berius Kogoya. ■ RED/MIKE WANGGE/G