JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Salah satu kader Demokrat yang digadang-gadang bakal ditunjuk partai menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang mendukung, namun banyak pula yang tidak setuju jika H Misan Samsuri didapuk pimpinan DPP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki jabatan pimpinan Dewan dari fraksi berlogo mercy tersebut.
Salah satu pihak yang kontra terhadap kepemimpinan Misan disampaikan oleh
Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitulu. Dia berharap kepada pimpinan DPP Partai Demokrat, agar menunjuk kadernya yang rajin masuk kerja sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
“Hal ini penting, agar partai besutan Susilo Bambang SBY ini tetap mempunyai kelas dan mampu bersaing dengan partai lain di Kebon Sirih,” ujar Victor di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/9).
Menurutnya, satu syarat yang harus dipenuhi sebagai Wakil Ketua DPRD Fraksi Demokrat adalah wakil rakyat yang rajin hadir di gedung Dewan. “Yang pasti, seorang tokoh atau pimpinan partai politik seharusnya stand by di kantor. Karena, luapan aspirasi masyarakat dan konstituen harus ditampung dan ditindaklanjuti oleh fraksi. Nah, kalau pimpinan sering absen di kantor lalu bagaimana mereka bisa menginventarisasi aspirasi warga Jakarta,” kata Victor.
Maksud dan tujuan stand by, sambungnya, adalah menampung aspirasi masyarakat atau konstituen agar dapat ditindaklanjuti ke Pemprov DKI. “Sangat tidak masuk akal kalau hadir saja jarang, seorang anggota Dewan mampu memperjuangkan aspirasi warga,” tandasnya.
Sekarang ini pihak DPP Partai Demokrat masih terus membahas soal kadernya yang bakal ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi. Muncul beberapa nama, termasuk Misan Samsuri sebagai kandidat kuat.
“Menurut saya, tak eloklah diangkat orang jarang ke kantor, ditunjuk menjadi pimpinan dewan,” kata Victor mengingatkan.
Victor menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal siapa yang akan ditetapkan DPP Partai Demokrat untuk duduk jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Ini hanya saran positif dan realistis untuk kemajuan Partai Demokrat. Salah satu cara yang elegan adalah menempatkan kadernya yang rajin hadir saja untuk jadi pimpinan di DPRD DKI Jakarta,” ujar aktivis yang sudah puluhan tahun berkecimpung di DPRD DKI dan Pemprov DKI.
Sebagaimana diketahui, pada Pileg 2019, DPD Demokrat berhasil mengantar sepuluh orang kadernya melenggang ke gedung Kebon Sirih. Sebagai partai di peringkat empat besar di DKI, Demokrat berhak menduduki kursi Wakil Ketua DPRD bersama tiga partai lain yaitu Gerindra, PKS dan PAN. Adapun jabatan Ketua Dewan merupakan hak PDIP selaku pemenang partai. ■ RED/JOKO S/G