JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD DKI untuk membahas anggaran mendahului pada APBD Perubahan 2020. Pembahasan yang bersifat mendesak ini penting dilakukan guna mendukung penanganan Corona Virus Disease (Covid) -19.
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santosa, menyatakan dalam upaya mendukung penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD DKI 2020,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3).Ia juga meminta seluruh anggota Fraksi Demokrat
DKI Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi tersebut supaya dapat direalisasi.
Kedua, program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Program ketiga adalah bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah. Dan terakhir atau keempat adalah penguatan terhadap langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies,” ujar Santosa yang kini jadi anggota DPR-RI.
Santosa menambahkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar dalam APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Karen itu diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil listrik atau Formula E.
“Masih banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi,” tegasnya.
Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, lanjutnya, setiap kelurahan akan didisinfektasi secara gratis. “Para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung. Bahkan, petugas kepolisian yang berpatroli membubarkan kerumunan warga akan memperoleh tunjangan tambahan,” jelas Santosa.
Adapun yang tidak kalah penting, kata mantan anggota DPRD DKI periode 2014-2019, realokasi anggaran ini bisa memperkuat penanganan virus korona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan hingga RT dan RW.
“Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI. Untuk mengejar waktu, realokasi anggaran ini akan dilakukan sebelum Pemda DKI mengajukan Rencana APBD Perubahan (RAPBD-P). Ini semua dilakukan untuk mendukung program Pemda DKI Jakarta mengatasi wabah Covid-19 secepat-cepatnya,” tuturnya. ■ RED/JOKO SUDADI/GOES