JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Ketidakakuratan data menjadi masalah Pemerintah di dalam
penerapan kebijakan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Oleh karenanya, diperlukan perbaikan demi perbaikan. Tujuannya tentu saja agar sebelum mengambil keputusan harus berorientasi pada penggunaan data tunggal, akurat serta akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan jaringan TNI dan Polri. Karena memiliki ‘kaki tangan’ Babinsa dan Babinkamtibmas hingga ke pedesaan.
“Libatkan mereka agar terus menperbaiki basis data kependudukan yang ada. Kenapa? Sebab dalam pengambilan suatu kebijakan, harus berorientasi pada penggunaan data tunggal, akurat dan akuntabel,” tegasnya.
Bamsoet juga mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa bersinergi dalam penerapan suatu kebijakan yang mengarah pada data tunggal, perlu juga melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama-sama. Tentu saja dengan begitu akurasi data bisa dipertanggungjawabkan.
Ketua MPR RI satu ini selain menyarankan juga mendorong Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan data yang optimal. Karena hal tersebut dapat menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi kerja birokrasi. ■ RED/ASSET/AGUS SANTOSA
