JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Debatebel secara terbuka masih terus mengemuka terkait rencana reklamasi perluasan Ancol. Salah satunya datang dari Zainuddin, mantan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi satu ini, bilang bahwa untuk melakukan reklamasi Ancol, tidak bisa hanya menggunakan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 237 tahun 2020 sebagai dasar hukum.
“Yang pasti, Kepgub nomor 237 tahun 2020 tersebut, tidak punya payung hukum. Jadi, ya harus dibatalkan,” ucap Zainuddin yang akrab dipanggil H Oding, Senin (20/7/2020).
Ditambahkan dia lebih lanjut, karena Kepgub nomor 237 tak punya payung hukum, maka Kepgub itu jelas cacat hukum. Seharusnya, sebelum Kepgub itu turun, justru peraturan daerah (Perda) zonasi dan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) rampung dibahas oleh DPRD DKI.
“Karena itu, saya melihatnya jadi aneh, ya? Kayak orang terjun payung, eh nggak pake parasit. Ini malah dipaksakan terjun dulu, setelah itu baru nyari-nyari parasit,” sebutnya dengan nada heran.
Dalam menyikapi apa yang sedang berkembang, H Oding pun meminta Gunernur Anies untuk mengumumkan ke publik semua aturan yang mengatur reklamasi perluasan Ancol. Itupun kalau memang semua aturan itu sudah ada. Selain itu dirinya juga mempertanyakan soal pengurugan yang diklaim dari hasil sedimentasi.
“Kalau pengurugan hanya lewat sedimentasi dan lumpur dari 13 sungai dan 30 waduk, pertanyaannya mau sampai kapan dan berapa lama baru terealisasi? Begitu, celetuknya.
Menurut H Oding, hitungannya dalam 11 tahun saja, cuma menghasilkan 20 Ha. “Belum peruntukannya buat apa, biayanya dari mana, kontribusi buat Pemda DKI berapa serta pantai publiknya disebelah mana? Telaahnya, panjang lebar.
Dalam pandangannya, kesemua itu karena belum ada aturan Perda zonasinya yang bisa dijadikan payung hukum. “Sudahlah, jangan ngasal deh! Segera hentikan reklamasi model kaya gini,” tutup H Oding. ■ RED/GOES
