JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Setelah ada kabar mengejutkan terkait Sekda DKI Jakarta Saefullah positif terpapar COVID-19, tentu saja mencuatkan kekhawatiran tersendiri. Oleh karenanya, muncul permintaan agar seputaran wilayah Balaikota di-lockdown saja. Jika tidak, dikhawatirkan bisa jadi cluster bagi penyebaran COVID-19.
Pemikiran dan harapan tersebut disampaikan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto secara terbuka saat dihubungi POSBERITAKOTA, Minggu (13/9/2020) siang tadi. Langkah me-lockdown Balaikota, perlu jadi bahan pertimbangan.
“Jelas lho, Sekda itu memiliki peran yang sentral dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan provinsi. Sebab, tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi,” papar pria yang akrab dipanggil SGY tersebut.
Yang perlu jadi catatan, SGY menambahkan bahwa karena perannya itu, apalagi Sekda juga merupakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) untuk pengisian jabatan eselon II, dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) untuk pengisian jabatan eselon III dan IV, otomatis setiap hari Sekda berhubungan dengan para ASN. Utamanya lagi dengan pimpinan-pimpinan SKPD serta Gubernur dan Wagub DKI.
“Nah, kita kan belum tahu darimana atau dari siapa Sekda tertular? Tapi yang menarik, Sekda positif COVID-19 berbarengan dengan Uus Kuswanto yang baru dilantik menjadi walikota Jakarta Barat pada 4 September lalu. Sebelum dilantik, Uus mengikiti seleksi terbuka yang dilakukan Pansel pimpinan Sekda,” papar SGY lagi.
Menurut aktivis yang memiliki concern besar pada masalah Ibukota Jakarta, dengan adanya fakta tersebut maka tidak salah jika Balaikota DKI selama tiga hari hingga seminggu untuk melakukan penyemprotan disinfektan.
Tidak cuma itu saja. Tim Gugus Tugas COVID-19 dan Dinas Kesehatan hendaknya melakukan tracing (penelusuran) minimal hingga 50 orang yang melakukan kontak dengan Sekda dan Uus setelah keduanya dinyatakan positif COVID-19. Kemudian melakukan Swab Test kepada mereka, termasuk juga kepada Gubernur dan Wagub DKI.”Jadi, orang-orang yang menghadiri pelantikan Uus pada 4 September juga harus di-Swab Test,” ucapnya.
SGY juga mengingatkan bahwa kasus positif COVID-19 yang dialami Sekda DKI, mengindikasikan kalau Balaikota bisa menjadi cluster penularan COVID-19 dan dari Balaikota, virus yang belum ada vaksinnya itu dapat menyebar ke-5 wilayah Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu, karena dibawa oleh pejabat yang sempat melakukan kontak dengan Sekda dan yang hadir saat pelantikan Uus.
“Karena itu, me-lockdown adalah pilihan pahit yang harus diambil Anies. Namun juga menjadi ujian bagi dia, apakah dia dapat konsisten dalam memerangi COVID-19 dan memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut,” urainya.
Patut dan perlu diketahui secara bersama-sama bahwa Sekda Saefullah dan Walikota Jakbar Uus Kuswanto telah dinyatakan positif COVID-19.Sebelum keduanya, tujuh pejabat DKI telah lebih dulu dinyatakan positif COVID-19 dan beberapa ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) juga mengalami hal yang sama. Karena itu pula, kantor SKPD itu di Gedung Blok G Kompleks Balaikota DKI ditutup selama tiga hari.
Jauh sebelumnya, sejumlah anggota Fraksi PAN DPRD DKI juga dikabarkan positif COVID-19 dan bahkan anggota Fraksi PKS Dany Anwar diduga meninggal akibat virus tersebut, sehingga gedung DPRD sempat ditutup selama sebulan.
Melihat dan berdasarkan fakta-fakta kasus penularan COVID-19, SGY pun sangat berharap kepada Gubernur Anies Baswedan tidak ragu untuk me-lockdown Balaikota. Apalagi Anies sendiri terpaksa harus menerapkan lagi PSBB seperti di awal pandemi, karena penyebaran COVID-19 di Jakarta telah masuk status darurat. Penularannya yang terus meningkat dari hari ke hari. ■ RED/AGUS SANTOSA
