JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebanyak 17 persen masyarakat tak percaya, masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19. Hal itu tentu angka yang sangat besar. Oleh karenanya menjadi sangat penting tentang perlunya perubahan perilaku.
Hal tersebut di atas disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo dalam laporannya kepada Presiden Jokowi saat mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).
“Kami tadi sudah melaporkan kepada Presiden tentang adanya 17 persen masyarakat yang masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19. Nah, ini tentu saja angka yang sangat besar dan tadi Bapak Presiden juga menekankan berulang kali tentang pentingnya perubahan perilaku,” jelas Doni kepada wartawan di Jakarta.
Ditambahkan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, apabila dilihat data-data di seluruh provinsi ternyata Maluku berada pada posisi yang pertama dan disusul kemudian DKI Jakarta.
“DKI Jakarta saja pada bulan Juli yang lalu, hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes, tingkat masyarakat yang tidak mungkin dan sangat tidak mungkin itu 30 persen. Sekarang juatru sudah turun di posisi 13,78 persen,” paparnya.
Pada bagian lain, Doni menambahkan bahwa Jawa Timur yang semula posisinya pada bulan Juli 2020 berada pada posisi 29 persen, sekarang sudah turun dan berada pada posisi 18,37 persen.
Menurutnya lagi bahwa kolaborasi dari seluruh komponen, diyakini akan bisa mengubah cara pandang masyarakat yang semula merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID-19, tapi secara perlahan sudah semakin baik dan sudah semakin banyak yang menyadarinya.
Ditekankan Doni terkait pentingnya media, terutama media sosial (Medsos) yang selama ini menjadi yang paling populer untuk penyebaran informasi tentang protokol kesehatan. “Media yang pertama peringkatnya adalah Medsos, kemudian diikuti TV, WhatsApp, media online, poster dan juga selanjutnya untuk surat kabar serta radio,” papar dia.
Sementara itu Doni menekankan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat, ternyata dipengaruhi oleh adanya sanksi atau tidak. Masyarakat memberikan kesaksian dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS untuk 90.967 responden, jadi 55 persen merasa karena tidak ada sanksi dan juga kita lihat di sini masalah keteladanan kepemimpinan.
Tentang hal itu masuk pada posisi 19 persen. “Jadi, kita sangat berharap seluruh pihak. Seluruh pejabat, seluruh aparat, dan tokoh-tokoh di manapun berada agar bisa mengajak masyarakat, tentu saja dengan cara memberi contoh atau tauladan,” tutup Doni Monardo. □ RED/GOES