POSBERITAKOTA (JAKARTA) – Langkah lockdown bisa saja ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama ini dianggap belum efektif untuk mengurangi turunnya angka atau kasus COVID-19 di Ibukota. Karenanya, bakal ada pengkajian atau evaluasi, perlu atau tidak segera diberlakukan lockdwon?
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), membenarkan bahwa Pemprov DKI akan mengkaji opsi lockdown terkait penanganan COVID-19. Sebab, masukan atau usulan tersebut justru datang dari DPR RI, agar Pemprov DKI menerapkan lockdown.
“Ya, nantinya tentu saja Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa. Bahkan, Pak Gubernur yang bakal memimpin rapat-rapat internal, apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) bisa atau dimungkinkan,” ucap Ariza dalam keterangannya kepada POSBERITAKOTA) di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Selain itu, Ariza juga mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih belum efektif, terutama untuk meminimalisir atau menekan penyebaran COVID-19.
“Benar, harus diakui. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, betul. Memang sepanjang dilaksanakan PSBB berkali-kali, belumlah efektif,” terang Ariza, menambahkan.
Kemudian, dijelaskan Ariza, terkait usulan lockdown berasal dari DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan. “Pada prinsipnya, Pemprov DKI meyakini bahwa usulan yang datang dari DPR RI dan peringatan dari Pemerintah Pusat, baik sekali terutama untuk langkah penanganan COVID-19,” tutur dia.
Menurut Ariza lagi memang sulit dibantah dan bahkan membenarkan fakta bahwa di akhir pekan, banyak warga Jakarta yang beraktivitas keluar rumah mengisi waktu senggang mereka. “Bukan cuma ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi. Berkunjung ke sanak saudara dan bahkantermasuk juga ke luar kota,” ungkap dia.
Padahal, lanjut Ariza, untuk saat ini masih diterapkan PPKM dan PSBB secara serentak di Jawa-Bali. Oleh karenanya, keputusan untuk melakukan lockdown, benar-benar masih dikaji sementara waktu. “Kami juga mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinisi yang lain,” jelas Ariza, mengakhiri. ■ RED/GOES