JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Setelah beberapa waktu lamanya vakum secara eksistensi, BPKABN RI (Badan Pengawas Keuangan dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia) sebagai lembaga atau organisasi mitra Pemerintah, kini mencoba untuk kembali bangkit dan sekaligus berperan di kehidupan masyarakat.
Organisasi BPKABN RI yang berdiri sejak tahun 2013 tersebut adalah sebuah badan atau lembaga swadaya masyarakat, di mana tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai profesi. Sebut saja mulai dari LSM, pengacara, politikus, akademisi, TNI, Polri, TNI, artis sampai sipil atau masyarakat umum yang menyikapi berbagai masalah negara yang carut-marut. Tentu saja terkait korupsi atau penyalahgunaan anggaran belanja negara yang tidak transparan.
Kini, melalui sosok Ketua Umum BPKABN RI periode 2021-2026 YM PS Febryan Adhitya SE M.Sn yang baru diangkat dan sekaligus dikukuhkan pada Kamis (15/4/2021) lalu, bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia), Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Karuan saja datangnya amanah tersebut, bikin terkejut bagi putra asli asal Bugis Bone yang dinobatkan sebaga Putra Mahkota Kerajaan Maharaja Kutai Mulawarman dengan gelar Kebangsawanan Yang Mulia Pangeran Senopati (YM PS). Febryan Adhitya sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Harian BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independet Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggarah Publik).
Dalam memulai kiprah BPKABN RI, Febryan Adhitya langsung menunjuk dan mengangkat Tohonan Nababan sebagai Sekretaris Umum (Sekum). Selain itu menempatkan sosok Kumala Sari untuk duduk menjadi Humas (Hubungan Masyarakat ) BPKABN RI.
“Jadi, niat kembali menghidupkan peran lembaga ini, justru datang dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang langsung mengambil tindakan dan mengadakan rapat khusus serta dihadiri mitra BPKABN RI. Kami diminta untuk kembali berperan dan berfungsi dengan baik,” ucap Ketum Febryan Adhitya kepada POSBERITAKOTA, Selasa (20/4/2021).
Sekarang ini sedang dilakukan resuffle kepengurusan BPKABN RI secara keseluruhan. Termasuk menata ulang management, merevisi AD/ART serta SOP standar operasional). “Tujuannya agar ke depan bisa lebih maksimal,” tuturnya.
Sedangkan di dalam ‘100 Hari Kerja Kepemimpinannya‘, YM PS Febryan Adhitya SE M.Sn tengah menyiapkan beberapa program kerja yang harus mereka lakukan kedepan bersama dengan para pengurus. Begitu pula pembentukan cabang di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Pada sisi lain, Ketum Febryan Adhitya bertekad ingin menjadikan lembaga BPKABN RI independen yang bersifat mandiri dan terbuka dalam berperan aktif untuk mewujudkan Good Goverment. Bisa dirasakan masyarakat serta membantu Pemerintah. Hal itu sesuai yang diharapkan oleh Jackson Simamora selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Itjen Kemenkumham RI. □ RED/AGUS SANTOSA