JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, berharap kebijakan Pemerintah Pusat meniadakan mudik agar dikampanyekan seluruh pihak hingga ke tingkat paling bawah (grass root). Sebab, langkah tersebut sebagai upaya mencegah transmisi terhadap virus yang mematikan tersebut.
“Harapannya agar seluruh pihak baik di pusat, daerah sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan, mau ikut bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat kita. Jangan mudik, jangan mudik dan jangan mudik,” tegas Doni saat tampil dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk ‘Jaga Keluarga, Tidak Mudik’ yang digelar secara virtual, Rabu (5/5/2021).
Menurut Doni lebih lanjut bahwa berdasarkan hasil survei yang digelar Pemerintah, ada sebanyak tujuh persen masyarakat yang hendak mudik pasca diumumkannya kebijakan peniadaan mudik. Angka tersebut, ditambahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah yang sangat besar.
Dipaparkan ada sekitar 18,9 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 270 juta jiwa. Makanya, saya menghimbau agar semua unsur di daerah dapat melakukan sosialisasi setiap saat terkait kebijakan peniadaan mudik ini.
“Masyarakat yang ingin mudik, masih ada tujuh persen. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet ketimbang korban COVID-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” ungkapnya.
Sedangkan khusus kepada masyarakat, ditegaskan mantan Danjen Kopassus, supaya menahan diri untuk tidak mudik lebih baik, ketimbang mengambil risiko pulang ke kampung halaman namun berpotensi meningkatkan laju penularan COVID-19 di daerah.
Pada bagian, Doni juga mengantisipasi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan medis yang terdapat di sejumlah daerah tidak cukup memadai jika terjadi secara tiba-tiba lonjakan kasus COVID-19. Apalagi hal itu pun dapat memperparah risiko kematian COVID-19. “Mari bersabar menahan diri karena kalau ini kita biarkan maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar di kampung halaman,” ujarnya.
Dalam pandangan Doni bahwa di setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai. Juga belum tentu ada dokter yang merawat. “Akibatnya mereka yang terpapar COVID-19 bisa menjadi fatal, dapat mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu,” pungkasnya. ■ RED/GOES