JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Secara hukum kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta yang dipimpim Brigjen (Purn) Uden Kusuma sudah berakhir sejak 22 Pebruari 2022 lalu. Selain vakum hingga kini pun belum ada kepengurusan baru untuk periode 2022-2026. Jika tidak segera dicarikan solusinya, dikhawatirkan cabang olahraga (Cabor) sepakbola Provinsi DKI Jakarta batal lagi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Lantaran kepengurusan Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) DKI Jakarta secara definitif tak kunjung terbentuk, makanya muncul harapan agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut ‘cawe-cawe‘ (turun tangan) demi mencarikan jalan keluar atau solusinya dengan segera.
Permintaan dan harapan tersebut di atas, diungkapkan CEO Persija Jakarta Barat Taufik Jursal Effendi saat bertemu wartawan di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Selasa (27/12/2022). Bahkan punya niatan agar diberi waktu melakukan audiensi dengan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam waktu dekat.
“Kami sudah berkirim surat audiensi kepada Pak Pj Gubernur melalui Pak Pj Sekda tadi. Kami berharap bisa bertemu beliau untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucap Taufik.
Dikatakannya bahwa sudah 10 tahun ini Cabor sepakbola asal DKI Jakarta gagal mengikuti kualifikasi PON. Makanya, tambah dia, jika kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta tidak segera dibuat, sudah dipastikan DKI bakal kembali gagal mengirim Cabor sepakbola dalam ajang PON XXI.
“Jadi, dampaknya klub sepakbola di Jakarta tidak bisa mengikuti kompetisi, karena tahun 2023 nanti sudah masuk pra kualifikasi dan perlu diingat membentuk tim nggak bisa dilakukan dengan terburu-buru,” paparnya, lagi.
Menurut Taufik niat audiensi dengan Pj Gubernur DKI sangat diperlukan, karena kompetisi sepakola Jakarta tidak berjalan dengan baik. Bahkan klub sepakbola resah karena tidak adanya kompetisi dan bahkan pembinaan kepada para atlet juga tertunda.
“Kami di klub DKI Jakarta ini ada 24 klub dan enam Askot dan Askab. Nah, klub ini selama setahun tidak ada kompetisi untuk persiapan PON. Termasuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) DKI Jakarta nggak akan ngeluarin dana (pembinaan) kalau belum ada Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif sebagai pihak yang bertanggungjawab,” tuturnya, blak-blakan.
Taufik menambahkan bahwa Kongres Asprov PSI DKI Jakarta sebetulnya sudah dua kali digelar. Namun kongres luar biasa (KLB) untuk pemilihan Ketua Asprov dan Komite Eksekutif (Exco) tak berjalan mulus. Padahal, saat itu sudah terbentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan (KP-KBP) oleh pihak Uden yang diberi tenggat waktu tiga bulan untuk mengadakan kongres.
Sementera itu klub sepak bola, Askot dan Askab di DKI Jakarta protes dengan penunjukkan KP-KBP yang dilakukan sepihak, karena mereka merasa memiliki hak untuk ikut menunjuk sosok tersebut. Protes mereka disetujui dalam sidang KLB tersebut yang dihadiri perwakilan PSSI Pusat di Hotel Peninsula, Jakarta.
“Kemudian, terbentuklah KP-KBP dan dibukalah pendaftaran tanggal 5 Juni dengan masa waktu 10 hari. Ada beberapa teman daftar, tapi oleh PSSI pemilihan itu tidak sah karena KP-KPB ini harus ditentukan oleh orang Asprov yang ditunjuk, yaitu Pak Uden dengan Exco-nya,” ungkap dia.
Bukan hanya itu, masih kata Taufik, pihaknya bereaksi. “Kami melakukan protes dan itu agak lama proses berjalannya sampai di akhir Agustus ditunjuklah oleh PSSI (Pusat) itu Pak Haruna Soemitro (sebagai Plt Ketum Asprov PSSI DKI) salah satu Exco PSSI dengan masa waktu tiga bulan juga,” imbuhnya.
Selanjutnya, disampaikan Taufik, Asprov PSSI DKI Jakarta kembali mengadakan kongres di Hotel Sultan Jakarta yang diadakan sangat cepat. Dia menyebut demikian, karena para klub sepakbola, Askot dan Askab tidak diberi kesempatan untuk mengajukan interupsi dalam kongres tersebut.
“Tidak ada interupsi dan terpilihlah KP-KBP untuk kedua kalinya, ya sudah kami jalankan dan kami ikuti pendaftaran salah satunya Pak Syachrial (anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP) namun dinyatakan berkasnya tidak valid sehingga tidak lolos,” ungkapnya.
“Bahkan, Pak Syachrial mengajukan banding dan dia menang. Padahal 2017 Pak Syachrial lolos jadi salah satu calon Exco PSSI Pusat. Tapi, Pak Plt (Haruna) tidak terima. Akhirnya kami desak untuk dibuatkan pemilihan, tapi sekarang dia mengundurkan diri,” jelasnya.
Baru pada 10 November 2022 lalu, ditambahkan Taufik lagi, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menunjuk Sekjen PSSI Yunus Nusi sebagai Plt Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta. Masa kepemimpinan Yunus telah memasuki sebulan, dan dia memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengadakan kongres pemilihan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif.
“Kami juga mendesak supaya segera dan jangan masuk angin juga karena sampai sekarang belum ada kepastian diadakannya kongres pemilihan,” pungkasnya. ■ RED/AGUS SANTOSA
